Repelita Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa tidak terdapat aturan yang mewajibkan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai politik pengusung Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani dengan merujuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang hanya memberikan kewenangan kepada kepala negara untuk mengajukan dua nama kandidat.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama,” kata Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).
Ia menekankan bahwa naskah konstitusi sama sekali tidak mencantumkan keharusan agar dua kandidat pendamping presiden tersebut berasal dari barisan koalisi pengusung.
“Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," terang Muzani menegaskan aturan dasar negara tersebut.
Meskipun tidak terikat pada aturan koalisi, Muzani memperkirakan faktor partai pengusung tetap akan masuk dalam kalkulasi politik Prabowo sebelum mengambil keputusan akhir.
“Saya kira presiden mempertimbangkan itu,” terang Muzani menutup keterangannya.
Wapres Baru Benar-benar Terserah Prabowo
Senada dengan pandangan pimpinan MPR tersebut, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai penentuan figur wakil presiden baru sepenuhnya berada di tangan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera itu mengaku tidak memiliki bocoran informasi khusus mengenai tokoh yang bakal dipilih untuk mengisi kursi orang nomor dua tersebut.
“Siapa yang bakal jadi wapres baru? Saya nggak ada info A1 yaaa. Siapa lah saya ini :( dan saya bukan peramal,” kata Bivitri melalui unggahannya di platform media sosial X.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan mekanisme tata negara yang berlaku, kepala negara bertugas menyodorkan dua kandidat kepada MPR untuk kemudian dipilih salah satunya.
“Tapi kita cek saja, Pasal 8 ayat (2) UUD bilang, presiden akan mengusulkan 2 nama ke MPR, waktunya maksimal 60 hari bagi MPR buat memilih salah satu. Artinya benar-benar terserah Prabowo,” ungkap Bivitri.
Dengan payung regulasi tersebut, Prabowo memiliki keleluasaan penuh tanpa perlu lagi memperhitungkan daya dongkrak elektabilitas sebagaimana saat menghadapi kontestasi pemilihan presiden.
“Dia sudah tidak perlu lagi menghitung elektabilitas si calon seperti halnya waktu mau dipilih. Dia sudah presiden,” ujar Bivitri menganalisis posisi kepala negara.
Prabowo juga dinilai tidak lagi memerlukan kalkulasi dukungan kekuatan ekonomi maupun logistik politik seperti saat menggandeng Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
“Dia juga tidak perlu menghitung kekuatan politik dan ekonomi seperti waktu dia akhirnya memilih Gibran yang akhirnya bikin dia menang,” ungkapnya.
Terlebih lagi, posisi tawar politik Prabowo saat ini dinilai sangat dominan karena hampir seluruh kekuatan politik dan institusi strategis berada di bawah kendalinya.
“Dan dia practically sudah powerful sekali sekarang dengan nyaris semua partai ada di bawah kendali dia (bahkan partai non-DPR seprti Partai Buruh), TNI yang makin kuat, dan Polri yang sudah difilter,” terangnya.
Mencermati pola kepemimpinan selama dua tahun terakhir, Bivitri memprediksi kriteria utama yang dicari presiden adalah figur dengan tingkat loyalitas tinggi.
“Jadi orang itu harus yang benar-benar dia percaya,” imbuhnya menekankan aspek kepercayaan pribadi.
Faktor krusial lain yang dipastikan menjadi bahan pertimbangan matang adalah kalkulasi peta persaingan menuju Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
“Dia harus menghitung 2029, jangan sampai "membesarkan anak macan" yang akan bikin dia/ lingkarannya kalah,” ujar Bivitri mengingatkan potensi ancaman internal.
Ia turut menyinggung ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang MD3 yang menyebut bahwa calon pengganti berasal dari koalisi pengusung awal yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“BTW, bikin norma baru di Penjelasan sebenarnya tdk boleh ya, nama yang diajukan presiden berasal dari koalisi mereka dulu waktu mencalonkan (KIM, bukan KIMPlus),” ungkapnya mengkritisi aturan teknis tersebut.
Namun demikian, pasal itu dinilai tetap membuka ruang lebar bagi masuknya tokoh di luar lingkaran partai koalisi asalkan memperoleh persetujuan bersama.
“Tapi makna praktis dari ketentuan ini dalam situasi sekarang: Prabowo akan meminta persetujuan saja dari koalisi. Nggak harus "anggota" partai atau koalisi, asalkan disetujui koalisi,” ucap Bivitri.
“Jadi siapa ya? nah soal itu, silakan yang punya info A berapa saja, tulis di kolom komentar,” sambungnya menutup utas tersebut(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
