Repelita Jakarta - Eskalasi ketegangan politik yang melibatkan otoritas Washington dengan pemerintah Teheran dilaporkan berdampak masif terhadap kelanjutan agenda perdamaian kemanusiaan global di wilayah konflik Timur Tengah.
Pimpinan kementerian bidang pertahanan nasional menguraikan bahwa tingginya tensi perseteruan kedua negara adidaya tersebut membuat fokus kerja badan perdamaian khusus untuk kawasan Gaza menjadi terabaikan dari komitmen awal.
ADVERTISEMENT
Penjelasan mengenai dinamika geopolitik internasional tersebut disampaikan secara mendalam di hadapan jajaran anggota dewan legislatif dalam agenda rapat kerja formal yang berlangsung di gedung parlemen.
Ditekankan olehnya bahwa komisi perdamaian tersebut sejatinya dibentuk atas gagasan pimpinan tertinggi Amerika Serikat guna menyalurkan bantuan kemanusiaan serta meredam penderitaan warga sipil di Palestina.
“BoP itu adalah suatu inisiatif dari Presiden AS untuk membantu Palestina di Gaza, dan kita tahu korban yang timbul mungkin sudah hampir 80 ribu jiwa yang korban di Gaza,” ujarnya memberikan gambaran keprihatinan atas krisis kemanusiaan.
“Nah inilah upaya yang dilakukan oleh Presiden AS untuk melakukan bagaimana kita melakukan upaya penyelamatan terhadap kemanusiaan dan politik di Gaza,” lanjutnya menerangkan esensi dari pembentukan badan khusus tersebut.
Dirinya juga menambahkan bahwa komitmen besar tanah air dalam menyuarakan isu kemanusiaan di wilayah konflik tersebut mendapat tempat tersendiri berupa apresiasi langsung dari pihak gedung putih.
Melalui konsolidasi bersama perwakilan liga arab pemerintah domestik secara konsisten mengajukan sejumlah klausul penting agar perlindungan warga sipil di wilayah peperangan dapat dijamin secara mutlak oleh dunia internasional.
“Nah inilah yang membuat Indonesia juga mendapat suatu apresiasi dari Presiden AS, bahwa Presiden Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya itu Islam, tapi dia sangat memperhatikan masalah kemanusiaan di Gaza sehingga dia dimasukkan ke dalam BoP,” terangnya mengenai posisi tawar strategis negara.
Sebagai tindak lanjut dari pembentukan komisi tersebut pihak luar negeri juga menginisiasi lahirnya kesatuan pasukan stabilisasi internasional di mana militer domestik turut dilibatkan secara aktif sebagai anggota inti di dalamnya.
“Namun, dinamika yang sekarang timbul karena masih terjadinya intensitas konflik antara Amerika dan Iran yang sangat tinggi, sehingga BoP cenderung left behind,” katanya menyayangkan mandeknya implementasi program kemanusiaan global itu.
Kendati program diplomasi makro tersebut tengah mengalami hambatan taktis di tingkat global kesiapan jajaran komando militer tanah air dipastikan sama sekali tidak mengendur dalam mengantisipasi segala kemungkinan.
Pihak markas besar angkatan bersenjata dilaporkan telah merampungkan pembentukan unit pasukan gabungan khusus terintegrasi guna merespons pergeseran peta geostrategi serta memastikan seluruh personel perdamaian siap bergerak sewaktu-waktu.
“Karena BoP left behind, ISF juga left behind, walaupun kita di Indonesia, Panglima TNI sudah menyiapkan brigade komposit untuk geostrategi dan geopolitik dan inisiatif Presiden As belum mendapatkan suatu arahan implementasi, maka sampai saat ini ISF kita masih standby. Tapi di dalam negeri Panglima sudah melakukan kegiatan-kegiatan,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
