Berita, Nasional

Mardigu Wowiek Ungkap Dugaan Lima Jalur Logistik Ilegal di Balik Kasus Penyadapan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Repelita.net

19 November 2026 21:06 WIB • 122 view

Mardigu Wowiek Ungkap Dugaan Lima Jalur Logistik Ilegal di Balik Kasus Penyadapan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Pengusaha sekaligus pengamat geopolitik Mardigu Wowiek Prasantyo mengulas dugaan lima jalur logistik pendanaan ilegal yang menopang operasi penyadapan serta pemufakatan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

Paparan tajam mengenai sumber aliran dana puluhan triliun rupiah tersebut disampaikan Mardigu melalui tayangan video di kanal YouTube B MEDIA by Bossman Mardigu pada Kamis, 19 November 2026.

Menurutnya, konspirasi bawah tanah untuk menggulingkan kekuasaan tidak mungkin bergerak tanpa dukungan logistik raksasa yang dipasok dari lima sektor kejahatan terstruktur.

"Pertama, sektor pertambangan ilegal inilah pundi-pundi hitam terbesar yang menguras isi bumi untuk kepentingan mereka. Kedua, judi online mesin cuci uang instan berskala masif dan langsung kena ke puluhan juta anak Indonesia. Ketiga, korupsi birokrasi garong anggaran negara yang terstruktur. Kemudian empat, narkoba dan penipuan online atau scamming bisnis gelap yang merusak moral bangsa, sekali lagi itu demi likuiditas cepat. Kelima adalah jaringan penyelundup komoditas upaya bypass bea cukai ring satu," ungkap Mardigu Wowiek.

Mardigu menilai bahwa berbagai kekacauan tata kelola ekonomi saat ini berakar dari rangkaian kebijakan manipulatif sejak tahun 2016 hingga 2022 yang menundukkan regulasi demi kepentingan faksi tertentu.

Ia menyoroti pemberian berbagai fasilitas pembebasan pajak dan cukai bagi perusahaan tambang asal Tiongkok pada tahun 2016 yang dinilai berlangsung senyap tanpa melibatkan menteri teknis terkait.

Puncak penguasaan aset negara tersebut disebut terjadi pada Januari 2022 melalui pencabutan serentak sekitar seribu seratus Izin Usaha Pertambangan yang kemudian dihidupkan kembali pada Juni 2022.

Proses pengaktifan kembali izin tambang itulah yang dituding menjadi pintu masuk bagi kelompok tertentu untuk mengambil alih konsesi melalui kriminalisasi pengusaha lokal, penerbitan izin tumpang tindih, hingga perampasan izin milik Badan Usaha Milik Negara.

Pola penguasaan sumber daya alam secara ugal-ugalan tersebut pada akhirnya memicu rentetan skandal korupsi besar, mulai dari penyitaan lahan raja nikel oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, kasus tambang emas di Nabire, korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung, hingga penjarahan batu bara di Kalimantan.

"Gurita penguasa tambang ilegal, judi online, dan narkoba ini bermuara langsung pada satu tujuan membiayai operasi penyadapan massal yang melibatkan faksi kelompok mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo," tegasnya.

Mardigu meyakini bahwa rekaman hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah menteri strategis kini menjadi petunjuk paling terang untuk membongkar seluruh jaringan aktor di balik upaya penjagalan program kabinet.

Ia pun menyerukan agar seluruh elemen bangsa tetap mengawal langkah tegas Presiden Prabowo dalam mempreteli instrumen kekuasaan lama tersebut hingga ke akar-akarnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung