Berita, Nasional

Mardigu Wowiek Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Pejabat Penerbit Suket dan Komisioner KPU Pasca-Mundurnya Gibran

Repelita.net

18 November 2026 00:09 WIB • 70 view

Mardigu Wowiek Desak Penegak Hukum Usut Tuntas Pejabat Penerbit Suket dan Komisioner KPU Pasca-Mundurnya Gibran
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Pengusaha sekaligus pegiat literasi geopolitik Mardigu Wowiek Prasantyo menguliti operasi pembentukan opini publik yang dinilai sengaja digerakkan untuk memeras simpati masyarakat pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

ADVERTISEMENT

Ulasan tajam mengenai hukum karma politik yang menimpa lingkaran kekuasaan Solo serta desakan untuk mengusut tuntas mata rantai pelanggaran konstitusi tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube B MEDIA by Bossman Mardigu pada Rabu 18 November 2026.

Dalam pemaparannya, Mardigu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terbuai oleh drama kemanusiaan yang menggambarkan Gibran sebagai korban operasi politik elit maupun figur muda berprestasi yang dizalimi.

Menurutnya, jatuhnya Gibran bukanlah akibat rekayasa lawan politik melainkan konsekuensi logis dari pelanggaran prosedur konstitusi yang bermula sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 pada tahun 2023 yang mencopot Anwar Usman karena pelanggaran etik berat.

"Gibran sebenarnya tidak dijatuhkan oleh lawan politik manapun ia dijatuhkan oleh karmanya sendiri oleh hukum dan konstitusi buatannya sendiri, instrumen negara yang dulu sempat diakali untuk mengantarnya duduk di kursi wakil presiden terbalik malah menurunkannya," tegas Mardigu Wowiek.

Ia memaparkan bahwa titik balik hukum terjadi pada Oktober 2026 ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti sahih terkait penyetaraan pendidikan luar negeri Gibran yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 742K yang membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA tersebut.

Begitu fondasi syarat pencalonannya runtuh secara hukum dan DPR mulai menggerakkan hak menyatakan pendapat menuju pemakzulan, teriakan perlawanan politik kubu tersebut seketika berubah menjadi surat pengunduran diri.

Mardigu menilai gelombang narasi kesedihan dan pengerahan pasukan pendengung di lini masa media sosial merupakan bagian dari perang ruang pikiran atau cognitive warfare guna menghapus ingatan publik atas cacat prosedur sejak awal pencalonan.

"Pesan tegas untuk seluruh pengambil kebijakan dan penegak hukum di negeri ini rasa iba tidak akan pernah bisa menghapus pelanggaran konstitusi dan pertanggungjawaban hukum tidak boleh berhenti hanya pada pengunduran diri seorang Gibran," ujarnya menuntut penegakan hukum yang tuntas.

Untuk memulihkan integritas hukum dan kepercayaan investor global, ia mendesak aparat penegak hukum membongkar tuntas tiga aktor kunci yakni oknum pejabat kementerian penerbit surat keterangan penyetaraan, komisioner KPU yang meloloskan berkas cacat syarat, serta arsitek di balik layar putusan Mahkamah Konstitusi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok











TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung