Berita, Nasional

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto Ungkap Dugaan Pemerintahan Bayangan dan Desak Pembentukan TGPF Kasus Penyadapan

Repelita.net

19 November 2026 20:06 WIB • 78 view

Mantan Kepala BAIS Soleman B Ponto Ungkap Dugaan Pemerintahan Bayangan dan Desak Pembentukan TGPF Kasus Penyadapan
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Kepala Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia periode 2011 hingga 2013 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B Ponto membedah rekam jejak dugaan makar di balik perkara penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

ADVERTISEMENT

Paparan kritis tersebut disampaikan Soleman B Ponto saat berbincang bersama sejarawan Indra J Piliang dalam program siniar Madilog yang ditayangkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam diskusi mendalam itu, Soleman menjelaskan bahwa tindak pidana makar memiliki konstruksi hukum berbeda dibandingkan kejahatan biasa karena melibatkan pertemuan antara unsur intelijen dan delik pidana.

Menurutnya, tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa apabila ditarik ke belakang dengan melihat rangkaian peristiwa pendahulu atau anteseden.

"Makar itu tujuannya cuma satu menggulingkan presiden, menggulingkan negara, membuat pokoknya presiden kalau kita ambil yang pasal baru ini ambil paling bawah saja 191 KUHP yang terbaru itu membuat presiden dan wakil presiden tidak bisa berbuat apa-apa atau mandul," ujar Soleman B Ponto.

Ia memaparkan bahwa indikator anteseden pertama terlihat jelas ketika pimpinan kepolisian saat itu melakukan perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencabutan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri.

Alih-alih menarik personel kepolisian kembali ke dalam struktur organisasi, pihak Kapolri justru menerbitkan Peraturan Kepolisian yang tetap menempatkan lebih dari empat ribu tiga ratus anggota aktif di tujuh belas kementerian dan lembaga negara.

Soleman menilai penempatan ribuan anggota polisi aktif pada posisi strategis di luar struktur tersebut berpotensi membentuk pemerintahan bayangan karena seluruh personel itu tetap tunduk pada komando Kapolri.

"Kalau itu dikendalikan semua oleh Kapolri maka presiden hanya jadi patung, itu semacam shadow government atau pemerintahan bayangan sudah buat itu dan ini tidak sedikit empat ribu tiga ratus sekian dan itu fakta persidangan," ungkapnya.

Selain perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, Soleman juga menyoroti manuver pembentukan tim reformasi internal yang dinilai menyaingi langkah Komisi Percepatan Reformasi bentukan presiden serta upaya percepatan revisi Undang-Undang Polri.

Lebih jauh, mantan petinggi intelijen militer tersebut mengulas aspek teknis pelaksanaan penyadapan yang menggunakan sistem manajemen intersepsi sah atau Lawful Intercept Management System pada server telekomunikasi.

Soleman menegaskan bahwa pemasangan perangkat kendali jarak jauh pada server operator telekomunikasi mustahil dilakukan tanpa adanya persetujuan resmi dari otoritas tertinggi yang membawahi sektor telekomunikasi.

"Untuk memasang remote di server tentunya harus izin, yang bisa mengizinkan hanya menteri yang membawahi telekomunikasi ini, izin itu diperoleh dari Budi Arie bisa karena tidak mungkin masuk," tegas Soleman.

Oleh karena itu, ia mendorong penyidik untuk menggali pihak-pihak yang turut serta memberikan izin akses server sekaligus menelusuri siapa pemberi perintah maupun penerima manfaat akhir dari hasil penyadapan tersebut.

Soleman juga menyinggung sejumlah anomali keamanan di masa lalu, seperti pembiaran saat terjadi kerusuhan pembakaran kantor polisi dan penjarahan rumah anggota parlemen Ahmad Sahroni, serta penggabungan Lembaga Sandi Negara ke dalam badan siber yang dinilai melemahkan sistem persandian negara.

Pada bagian akhir perbincangan, Soleman B Ponto menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta guna melacak ke mana saja aliran informasi hasil penyadapan tersebut dikirimkan serta mengembalikan seluruh anggota Polri aktif ke dalam struktur asalnya.

"Presiden membentuk TGPF untuk mengejar ini lagi untuk melihat ke mana saja ini, kedua kembalikan lagi polisi aktif masukkan kembali ke struktur, ketiga bikin lagi Undang-Undang Polri yang sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar dan anggaran Polri masukkan dalam APBN ditulis di dalam undang-undang itu," pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung