Repelita [Bandung] - Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, melontarkan kritik keras terkait rekam jejak kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo. Ia melontarkan narasi nasional yang tajam dengan menyebut Jokowi sebagai sosok yang tidak mampu menempati posisi publik mulai dari tingkat daerah hingga.
Rizal menyoroti berbagai isu yang dianggap sebagai bentuk kepalsuan, termasuk polemik ijazah yang hingga kini masih menjadi sorotan publik. Menurutnya, ketidakabsahan persyaratan administrasi dalam setiap tahapan pencalonan jabatan publik harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum.
ADVERTISEMENT
Dalam catatannya, ia menyatakan: "Memilukan dan mengarahkan bangsa ini pernah memiliki Walikota, Gubernur, dan Presiden palsu. Artinya makhluk ini tidak lolos dan dapat menjadi orang nomor satu di Kota Surakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia." Ia menilai bahwa sistem tata kelola pendaftaran calon pejabat selama ini masih memiliki celah yang dimanfaatkan untuk menutupi persyaratan cacat hukum.
Rizal secara khusus menunjukkan perbedaan warna stempel pada salinan ijazah yang digunakan dalam berbagai periode pendaftaran pemilihan umum. Selain itu, ia menyoroti ketiadaan tanggal pada dokumen tersebut yang dianggap sebagai ketentuan peraturan-undangan tentang administrasi pemerintahan.
Ia menegaskan: "Dokumen yang cacat hukum untuk pendaftaran tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan 2019 ini membuktikan nyata bahwa salinan ijazah itu memang palsu. Ini berkonsekuensi bahwa Jokowi mutlak tidak sah sebagai Walikota, Gubernur, dan Presiden." Menurutnya, sikap kepolisian yang dianggap lambat dalam menerima uji forensik ijazah membuat masyarakat tetap meremehkan legitimasi pendidikan mantan presiden.
Penolakan masyarakat di berbagai daerah terhadap kunjungan mantan kepala negara tersebut dinilai sebagai bentuk akumulasi yang mengecewakan rakyat. Rizal menyebut fenomena ini sebagai bentuk sanksi sosial atas narasi politik yang dianggap membodohi publik demi melanggengkan kekuasaan dinasti.
Sebagai penutup, ia menggambarkan manuver politik sang mantan pemimpin saat ini sebagai upaya ekspansi yang akan berakhir pada kegagalan secara moral. Ia mengakhiri analisisnya dengan sebuah metafora yang tajam: "Sang baginda sedang berekspansi dengan mengendarai gajah. Abrahah abad ini bergerak ingin menghancurkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bergerak menuju takdir menghancurkan dirinya sendiri." (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
