Repelita Jakarta - Pernyataan kontroversial Kepala Negara mengenai kekebalan masyarakat perdesaan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing memicu gelombang perdebatan sengit di ruang publik setelah dianggap oleh wartawan senior Edy Mulyadi bertolak belakang dengan realitas kejam ekonomi makro nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung di hadapan ribuan pengurus koperasi pedesaan di Jawa Timur dengan menegaskan kalimat, "…Mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa tidak pakai dolar. Yang pusing itu yang suka ke luar negeri…" sebagai bagian dari pidato resminya.
ADVERTISEMENT
Menurut pandangan Edy Mulyadi, langkah sang pemimpin negara dalam menyuntikkan narasi optimisme di tengah ancaman krisis global sebenarnya patut diapresiasi sebagai taktik psikologis yang baik agar tidak terjadi kepanikan massal di lapisan masyarakat bawah.
Namun, Edy Mulyadi mengingatkan bahwa realitas di pasar keuangan justru memperlihatkan kondisi sebaliknya di mana posisi mata uang domestik dilaporkan terjun bebas hingga menyentuh rekor terburuk sepanjang sejarah akibat imbas perang Iran melawan Amerika dan Israel.
Wartawan senior tersebut memaparkan bahwa depresiasi nilai tukar yang terus merosot mendekati level psikologis baru dikhawatirkan akan memicu fenomena inflasi barang impor mengingat mayoritas komoditas pangan dan bahan baku industri pertanian dalam negeri didatangkan dari luar negeri menggunakan mata uang Paman Sam.
Edy Mulyadi menjabarkan fakta bahwa hampir 90 persen kedelai bahan baku tahu tempe, gandum untuk mi instan, hingga komponen pupuk non-subsidi dan pakan ternak dibeli memakai dolar sehingga kenaikan ongkos produksi otomatis akan langsung menghantam daya beli masyarakat miskin di desa.
Guna mengantisipasi dampak sistemik dari potensi kejatuhan nilai tukar yang kian parah, Edy Mulyadi menyebut Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi bakal menggelar diskusi publik bertajuk "Jika Rp20.000 per Dolar Amerika, Apa yang akan Terjadi?" untuk membedah risiko stagnasi hebat sektor domestik.
Skenario terburuk melambungnya mata uang asing tersebut diprediksi Edy Mulyadi akan memaksa bank sentral mengatrol suku bunga acuan secara agresif sehingga berdampak langsung pada membengkaknya cicilan KPR serta kredit motor para pengemudi ojek daring.
Sektor korporasi dan keuangan negara juga dinilai oleh Edy Mulyadi terancam kolaps akibat lonjakan beban utang luar negeri dalam denominasi asing yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja secara massal akibat risiko kebangkrutan perusahaan.
Bahkan, Edy Mulyadi mengkalkulasi tiap pelemahan Rp100 per dolar akan membengkakkan beban utang luar negeri sebesar Rp6 triliun, sebuah kondisi berat yang dinilai bisa membuat Menteri Keuangan selevel Purbaya Yudhi Sadewa terpaksa memotong anggaran subsidi energi serta jaring pengaman sosial.
Di sisi lain, Edy Mulyadi melihat adanya berkah tersembunyi bagi para konglomerat eksportir kelapa sawit dan batu bara yang meraup keuntungan berlipat ganda dari lonjakan nilai dolar tersebut.
Kondisi ini disayangkan oleh Edy Mulyadi karena para eksportir nakal tersebut justru memarkirkan devisa hasil ekspor mereka di luar negeri sehingga pasokan dolar di dalam negeri tetap kering kerontang sementara alam Indonesia terus dieksploitasi.
Oleh karena itu, Edy Mulyadi menegaskan bahwa momentum ini menjadi ujian kepemimpinan bagi Presiden Prabowo Subianto yang dikenal tegas untuk menggunakan kewenangan hukumnya secara ekstrem tanpa kompromi.
Edy Mulyadi mendesak pemerintah memperketat regulasi penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dan memberikan sanksi menjerakan bagi eksportir egois agar Indonesia selamat dari badai krisis keuangan.
Visi besar kepala negara mengenai kemandirian bangsa dinilai Edy Mulyadi sudah tepat, namun optimisme politik tersebut wajib dibarengi dengan ketegasan hukum yang membumi dalam memaksa para oligarki pembangkang membawa pulang dolar mereka.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
