Repelita Jakarta - Persoalan pelik mengenai kelangkaan pasokan bahan bakar minyak di berbagai daerah kembali memicu sorotan tajam dari kalangan tokoh publik.
Kritik pedas tersebut dilayangkan oleh aktivis sosial Muhammad Said Didu menanggapi beban berat yang masih harus dipikul oleh masyarakat sektor bawah.
ADVERTISEMENT
Sorotan utamanya diarahkan pada situasi krisis antrean panjang kendaraan bermotor untuk mendapatkan pasokan solar maupun pertalite di wilayah Sulawesi Selatan.
Akibat kendala tersebut, warga dikabarkan terpaksa mengorbankan waktu hingga puluhan jam hanya demi memperoleh bahan bakar demi kelancaran mobilitas harian.
Kondisi lapangan yang memprihatinkan ini lantas memantik tanda tanya besar ihwal tolok ukur yang dipakai kepala negara dalam mengevaluasi menterinya.
Secara khusus, kritikus tersebut menyayangkan adanya kontradiksi antara penderitaan rakyat dengan apresiasi tinggi yang kerap dilontarkan terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Rakyat menderita, Menteri dipuji. Rakyat bingung apa kriteria yg digunakan Presiden untuk menilai Menterinya," ujar Said Didu dalam keterangannya yang dirilis pada hari Kamis tanggal 10 September 2026.
Ia menambahkan bahwa problematika krisis energi tersebut bukanlah insiden sesaat, melainkan krisis menahun yang telah dirasakan warga selama berbulan-bulan lamanya.
Situasi di lapangan digambarkan semakin parah dengan lamanya waktu tunggu yang dihabiskan para pengemudi kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.
"Contoh di Sulsel utk dapatkan solar harus antri sekitar 36 - 62 jam dan Pertalite sekitar 5-10 jam," jelasnya memaparkan data kondisi riil di daerah.
Kendala mendasar pada sektor pasokan energi itu dinilai sangat memukul aktivitas perekonomian warga serta melumpuhkan roda aktivitas transportasi publik secara masif.
Selain menyoroti kelangkaan pasokan bahan bakar, ia turut menguliti rentetan carut-marut tata kelola lain di bawah kementerian yang sama tanpa kompromi.
Berbagai persoalan pelik tersebut mencakup sengkarut perizinan rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan hingga gangguan pelayanan listrik dari perusahaan pelat merah.
Masalah kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan pasar domestik turut diseret ke ruang publik guna menunjukkan buruknya koordinasi pengawasan energi nasional.
"Juga masalah RKAB tambang, mati lampu PLN, dan DMO batubara," imbuhnya merinci deretan persoalan krusial yang belum terselesaikan.
Akumulasi dari seluruh krisis multidimensi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi mendalam bagi jajaran eksekutif guna melakukan perbaikan struktural secepatnya.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, pemimpin tertinggi negara terus menerus memberikan sanjungan terbuka di tengah jeritan kesusahan rakyat kecil.
"Tapi dibalik kesembrawutan tersebut, setiap saat Presiden Prabowo selalu memujin kinerja Menteri ESDM," tandasnya menutup kritik keras tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
