Perjalanan Karier Militer dan Kedatangan Kasus
ADVERTISEMENT
Repelita Jakarta - Sosok Letnan Jenderal TNI Widi Prasetijono kembali menarik perhatian khalayak luas usai tersangkut dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan serta alih fungsi lahan milik badan usaha milik daerah di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Perwira tinggi militer tersebut sebelumnya memiliki rekam jejak pengabdian yang cukup panjang di jajaran TNI Angkatan Darat dan sempat menduduki berbagai posisi strategis dalam struktur kepemimpinan militer tanah air.
Di samping posisi kemiliterannya yang cemerlang, Widi Prasetijono juga tercatat pernah mengemban amanah sebagai ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada masa awal kepemimpinannya di tingkat nasional.
Jalur Pengabdian dari Kopassus Hingga Pangdam
Perjalanan pengabdian militer sang jenderal diawali setelah dirinya resmi menyelesaikan pendidikan akademik di Akademi Militer pada tahun 1993 melalui kecabangan infanteri.
Usai melangkah keluar dari kawah candradimuka militer, ia langsung mengawali dinas operasionalnya di lingkungan Komando Pasukan Khusus dengan menempati posisi Komandan Peleton Grup 2 Kopassus pada tahun 1995.
Karier kepemimpinannya di korps baret merah terus menanjak hingga ia dipercaya memegang jabatan Kepala Seksi Logistik Grup 1 Kopassus pada tahun 2003.
Memasuki periode 2009 hingga 2010, perwira militer ini dipercaya untuk memegang tongkat komando sebagai Komandan Batalyon Infanteri 400/Banteng Raiders.
Jalur penugasannya kemudian berlanjut ke wilayah Solo dengan menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta sepanjang tahun 2011 hingga 2012.
Masa penugasan di wilayah Surakarta tersebut menjadi momentum krusial dalam perjalanan biografinya karena bertepatan dengan masa kepemimpinan Joko Widodo yang kala itu masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Hubungan kerja tersebut berlanjut beberapa tahun kemudian ketika Widi dipanggil ke Istana Negara untuk bertugas sebagai ajudan Presiden Joko Widodo pada rentang tahun 2015 hingga 2016.
Puncak Kepemimpinan dan Mutasi Terakhir
Setelah menuntaskan tugas kepresidenan di lingkungan istana, perjalanan karier di korps baret hijau berlanjut dengan menjabat sebagai Komandan Resimen Induk Kodam III/Siliwangi pada periode 2016 hingga 2017.
Ia kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Komandan Korem 074/Warastratama pada periode 2017 hingga 2018 dan berlanjut memimpin Korem 091/Aji Surya Natakesuma pada rentang 2018 hingga 2020.
Kenaikan pangkat ke jenjang Brigadir Jenderal TNI diraihnya pada tahun 2020 seiring dengan meningkatnya tanggung jawab kepemimpinan yang dipercayakan kepadanya.
Pada bulan Januari 2022, perwira tinggi ini ditunjuk untuk menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus guna menggantikan posisi Mayor Jenderal TNI Teguh Muji Angkasa.
Meski masa kepemimpinannya di markas komando baret merah terbilang relatif singkat, ia kembali mendapatkan penugasan baru sebagai Panglima Kodam IV/Diponegoro pada tahun 2022.
Dalam jabatan Pangdam tersebut, ia menggantikan Mayor Jenderal TNI Rudianto untuk memimpin wilayah pertahanan yang mencakup Provinsi Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta hingga akhir tahun 2023.
Setelah menyelesaikan penugasan sebagai Pangdam, ia dipercaya menjabat Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat sebelum akhirnya naik pangkat menjadi Letnan Jenderal TNI pada Januari 2024.
Pada bulan Desember 2025, langkah penugasannya berlanjut dengan keputusan mutasi yang menempatkannya sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.
Konflik Transaksi Lahan BUMD Cilacap
Namun demikian, di tengah catatan karier militernya yang panjang, nama sang jenderal kini terseret dalam pusaran persoalan hukum terkait dugaan korupsi pengalihan lahan perkebunan di Jawa Tengah.
Kasus hukum yang menjadi perhatian publik ini berakar dari transaksi jual beli area perkebunan Kebun Caruy dengan luas mencapai sekitar 716,2 hektare yang berlokasi di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.
Transaksi pengalihan hak atas tanah tersebut melibatkan pihak PT Rumpun Sari Antan dan PT Cilacap Segara Artha yang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Nilai finansial dari kesepakatan jual beli aset tanah perkebunan tersebut ditaksir mencapai angka sekitar Rp237,09 miliar.
Dalam berkas dakwaan yang disusun oleh tim penuntut umum, area tanah perkebunan tersebut dinilai sebagai bagian dari Barang Milik Negara yang pengelolaannya berada di bawah pengawasan Kodam IV/Diponegoro melalui Yayasan Rumpun Diponegoro.
Widi diduga terlibat dalam proses pelepasan serta pemindahtanganan aset tersebut saat dirinya masih aktif menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro sekaligus menduduki posisi Ketua Pembina Yayasan Rumpun Diponegoro.
Proses peradilan atas dugaan pelanggaran hukum ini kemudian digelar secara resmi melalui sidang koneksitas yang berlangsung di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
Tuntutan Berat Penuntut Umum
Dinamika persidangan mencapai puncaknya ketika tim jaksa penuntut umum koneksitas membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2026.
Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun kepada perwira tinggi tersebut.
Selain sanksi pidana badan, jaksa juga menuntut penjatuhan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan subsider 140 hari kurungan apabila denda tersebut tidak dibayarkan.
Terdakwa turut diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp21,05 miliar serta dianjurkan menerima hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Nota Pembelaan dan Argumen Hukum Terdakwa
Menanggapi tuntutan berat dari pihak penuntut umum, terdakwa bersama tim penasihat hukumnya mengajukan perlawanan melalui penyampaian nota pembelaan pada Senin, 2 November 2026.
Di hadapan majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Widi secara tegas membantah seluruh tuduhan dan memohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan bebas terhadap dirinya.
Terdakwa menegaskan di dalam ruang sidang bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan perintah atau instruksi untuk melakukan penjualan atas lahan perkebunan tersebut.
Di sisi lain, tim penasihat hukum terdakwa menyoroti status yuridis dari lahan Kebun Caruy yang memiliki sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT Rumpun Sari Antan.
Pihak kuasa hukum berargumen bahwa lahan berstatus HGU milik perseroan terbatas tidak dapat dikategorikan secara sepihak sebagai Barang Milik Negara.
Penyerahan dokumen sertifikat tanah kepada klien mereka ditegaskan hanya bertujuan untuk pengamanan dan penyimpanan dokumen, bukan sebagai dasar untuk memperjualbelikan aset.
Perperangan argumentasi hukum antara penuntut umum dan tim kuasa hukum mengenai legalitas tanah serta kadar keterlibatan terdakwa kini sepenuhnya berada di tangan hakim.
Seluruh perjalanan persidangan ini menempatkan rekam jejak panjang sang Letnan Jenderal dalam ruang pembuktian hukum yang masih terus bergulir di pengadilan.
Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memiliki wewenang penuh untuk menilai fakta-fakta persidangan sebelum menjatuhkan vonis akhir.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
