Repelita Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani memastikan tidak terdapat kewajiban konstitusional bahwa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik pengusung Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Penjelasan tersebut ia sampaikan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang semata-mata mengatur kewenangan kepala negara untuk menyodorkan dua nama kandidat.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama,” kata Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026).
Ia menekankan bahwa naskah konstitusi sama sekali tidak mencantumkan keharusan agar kedua kandidat pendamping presiden tersebut diambil dari barisan koalisi pengusung.
“Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," terang Muzani menegaskan aturan dasar negara tersebut.
Kendati demikian, ia meyakini bahwa faktor representasi partai politik pengusung tetap akan masuk ke dalam kalkulasi strategis Prabowo sebelum menentukan pilihan.
“Saya kira presiden mempertimbangkan itu,” terang Muzani menutup keterangannya.
Wapres Baru Benar-benar Terserah Prabowo
Senada dengan pandangan tersebut, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai penentuan figur wakil presiden baru sepenuhnya berada di tangan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera itu mengaku tidak mengantongi informasi rahasia mengenai identitas tokoh yang bakal dipilih untuk mengisi kursi kosong tersebut.
“Siapa yang bakal jadi wapres baru? Saya nggak ada info A1 yaaa. Siapa lah saya ini :( dan saya bukan peramal,” kata Bivitri melalui unggahannya di platform media sosial X.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan mekanisme tata negara yang berlaku, kepala negara bertugas mengajukan dua kandidat kepada MPR untuk kemudian dipilih salah satunya.
“Tapi kita cek saja, Pasal 8 ayat (2) UUD bilang, presiden akan mengusulkan 2 nama ke MPR, waktunya maksimal 60 hari bagi MPR buat memilih salah satu. Artinya benar-benar terserah Prabowo,” ungkap Bivitri.
Dengan payung regulasi tersebut, Prabowo memiliki ruang kebebasan penuh tanpa dibebani perhitungan tingkat elektabilitas seperti halnya ketika menghadapi kontestasi pemilihan presiden.
“Dia sudah tidak perlu lagi menghitung elektabilitas si calon seperti halnya waktu mau dipilih. Dia sudah presiden,” ujar Bivitri menganalisis posisi kepala negara.
Prabowo juga dinilai tidak lagi memerlukan kalkulasi dukungan kekuatan ekonomi maupun logistik politik sebagaimana saat menggandeng Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
“Dia juga tidak perlu menghitung kekuatan politik dan ekonomi seperti waktu dia akhirnya memilih Gibran yang akhirnya bikin dia menang,” ungkapnya.
Terlebih lagi, posisi tawar politik Prabowo saat ini dinilai sangat dominan karena hampir seluruh kekuatan politik dan institusi strategis berada dalam kendalinya.
“Dan dia practically sudah powerful sekali sekarang dengan nyaris semua partai ada di bawah kendali dia (bahkan partai non-DPR seprti Partai Buruh), TNI yang makin kuat, dan Polri yang sudah difilter,” terangnya.
Mencermati pola kepemimpinan selama dua tahun terakhir, Bivitri memprediksi kriteria utama yang dicari presiden adalah sosok dengan tingkat loyalitas tinggi.
“Jadi orang itu harus yang benar-benar dia percaya,” imbuhnya menekankan aspek kepercayaan pribadi.
Faktor krusial lain yang dipastikan menjadi bahan pertimbangan matang adalah kalkulasi peta persaingan menuju Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
“Dia harus menghitung 2029, jangan sampai "membesarkan anak macan" yang akan bikin dia/ lingkarannya kalah,” ujar Bivitri mengingatkan potensi ancaman internal.
Ia turut menyinggung ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang MD3 yang menyebut bahwa calon pengganti berasal dari koalisi pengusung awal yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“BTW, bikin norma baru di Penjelasan sebenarnya tdk boleh ya, nama yang diajukan presiden berasal dari koalisi mereka dulu waktu mencalonkan (KIM, bukan KIMPlus),” ungkapnya mengkritisi aturan teknis tersebut.
Namun demikian, pasal itu dinilai tetap membuka celah lebar bagi masuknya figur dari luar lingkaran partai koalisi asalkan mendapatkan restu bersama.
“Tapi makna praktis dari ketentuan ini dalam situasi sekarang: Prabowo akan meminta persetujuan saja dari koalisi. Nggak harus "anggota" partai atau koalisi, asalkan disetujui koalisi,” ucap Bivitri.
“Jadi siapa ya? nah soal itu, silakan yang punya info A berapa saja, tulis di kolom komentar,” sambungnya menutup utas tersebut(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
