Repelita [Jakarta] - Situasi di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, mendadak memanas pada Jumat (12/6/2026) siang saat ribuan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil dihadang oleh aparat gabungan.
Barikade berlapis yang melibatkan personel kepolisian dan anggota TNI membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total akibat akumulasi massa yang memadat.
ADVERTISEMENT
Kericuhan sempat terjadi dalam bentuk aksi saling dorong antara petugas dan pengunjuk rasa yang berusaha menembus barikade untuk mencapai titik utama demonstrasi.
Pengadangan ketat ini menyebabkan ribuan demonstran tidak dapat menjangkau Bundaran HI, dengan catatan hanya lima mahasiswa Universitas Indonesia yang berhasil menembus penyekatan.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, menyampaikan protes keras atas tindakan represif yang menurutnya tidak sejalan dengan surat pemberitahuan aksi damai yang telah dilayangkan sebelumnya.
“Hanya kami berlima disini yang berhasil kesini. Semuanya dicegat. Tapi kita akan usahakan tetap aksi di Bundaran HI,” ujar Athof.
Ia turut menyoroti upaya aparat yang memaksa agar mahasiswa mengalihkan lokasi unjuk rasa ke depan Kompleks Parlemen, yang ditolak tegas oleh pihak aliansi.
“Dan kami juga dipaksa melakukan demonstrasi di DPR. Padahal kami merencanakan, dan juga telah mengirimkan surat kepada kepolisian, kami akan mengadakan aksi di Bundaran HI,” ujarnya.
Mahasiswa memilih Bundaran HI sebagai simbol perlawanan karena menganggap lembaga legislatif serta pihak istana sudah tidak lagi berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat.
“Terakhir, hari ini membuktikan bahwa valid untuk kita melakukan aksi di Bundaran HI. Kenapa? Karena bahkan tuntutan nomor lima, government malah sekarang sudah mengelak. Bagaimana bisa pemerintah yang tidak pernah mendengar rakyatnya sendiri, sekarang malah ingin kita mahasiswa demo di DPR? Justru itu dipertanyakan,” jelasnya.
Aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut ini membawa lima tuntutan utama sebagai respons atas kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak kepada publik.
Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, hingga penghentian program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, massa menuntut penghentian praktik militerisme di ruang sipil dan mendesak pemerintah agar tidak lagi mengelak serta mengakui kegagalan kebijakan mereka. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
