Repelita [Jakarta] - Masalah kelangkaan tenaga pengajar di lembaga pendidikan negeri menjadi perbincangan hangat publik setelah sejumlah warganet menyuarakan kendala teknis serta aturan di lapangan.
Kondisi sekolah yang ditinggal pensiun oleh tenaga pendidik tanpa adanya pengganti instan memaksa operasional pembelajaran dilakukan seadanya hingga memicu beragam respons publik di platform X.
ADVERTISEMENT
Akun media sosial @AFamin_ menyampaikan keluhannya terkait krisis pengajar yang terjadi di tempatnya bertugas.
"Di sekolah saya tahun ini ada 3 guru purna, belum ada gantinya, yg ngajar seadanya, guru BK ikut ngajar, bolak balik lapor dinas tidak ada solusi, merekrut honorer dilarang dan anggarannya gak ada, kasian anak-anak," tulis @AFamin_.
Tanggapan mengenai skema pengupahan dan wacana kebijakan tenaga pendidik turut diutarakan oleh @rezanadhaza dalam unggahannya.
"pemerintah sepertinya ingin "memagangkan" atau "memitrakan" guru, seperti halnya ojol dan kurir olshop. biar guru bisa dibayar murah," tulis @rezanadhaza.
Persoalan regulasi pembatasan anggaran daerah dalam pengangkatan pegawai juga disinggung oleh akun @temujin2406.
"Dan selama ini rekrutmen diserahkan ke Pemda, sedangkan Pemda keuangan dan anggaran belanjanya sudah lebih dari 30 persen, menurut UU HKPD itu ndak boleh. Terus piye kui? Honorer udah gak boleh, mau diajar IFPkah?" tulis @temujin2406.
Pengalaman mengenai ketimpangan distribusi guru serta kerumitan administrasi perpindahan data pendidik diungkapkan oleh @dalkomaneo.
"Di sekolah sekarang, negeri, itu butuh banyak guru. Wali kelas sebenarnya mebutuhkan 2, guru pai tidak ada, guru pjok malah jd walas. Sy masuk menggantikan yg pensiun kirain bs mutasi dapodik dr swasta ke negeri krn wkt itu ke dinas nyuruhnya nnt aja pas taun ajaran baru. Ternyata," tulis @dalkomaneo.
Kritik atas komparasi sistem pendidikan nasional dengan negara lain disampaikan oleh pengguna akun @indahsuryani.
"Kenapa selalu dibandingkan dengan Finlandia ya?
Pemerintah nya dibandingkan sama Finlandia juga maukah?" tulis @indahsuryani.
Kondisi riil fasilitas serta perpindahan tenaga pengajar ke wilayah yang lebih memadai diungkapkan oleh @AdityaRohman277.
"Benar. Sekolah negeri kekurangan guru. Apalagi sekolah negeri yang lokasinya lebih ke dalam desa (masih berjuang kurang bangunan ruang kelas). Gurunya yang ada pada mutasi atau relokasi kesekolah negeri yang sudah mapan," tulis @AdityaRohman277.
Keterkejutan atas pernyataan dari instansi pemerintah terkait persoalan tersebut juga disampaikan singkat oleh @mahfudh_rustam.
"Kemenag kok bisa ngomong gitu, ya," tulis @mahfudh_rustam.
Siasat penganggaran internal sekolah demi menutup kekurangan pengajar dipaparkan oleh akun @marcownay.
"Kami sekolah negeri diarahkan rekrut guru pengganti bayar pakai dana bos, akhirnya utk operasional lain bener2 ditekan supaya bos yg mungil ini cukup," tulis @marcownay.
Solusi penataan rentang usia penerimaan pegawai negeri disuarakan berulang kali oleh @fauzi_badarudin.
"Buka rekrutmen formasi guru cpns untuk usia max 36 tahun dan guru p3k untuk usia > 36 thn." tulis @fauzi_badarudin.
Sindiran mengenai alokasi anggaran belanja pendidikan nasional turut disinggung oleh akun @yeriniff.
"Sementara dibelahan bumi lain dana mbg untuk mbg 30% dari dana pendidikan," tulis @yeriniff. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
