Repelita Jakarta - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kini meluas hingga menyinggung Selat Malaka, di mana pemerintah Teheran dengan tegas memperingatkan Washington agar tidak mengatur kedaulatan wilayah negara lain termasuk Selat Malaka yang merupakan milik Republik Indonesia .
Peringatan keras ini disampaikan oleh Pemimpin Senior Iran Ali Akbar Velayati melalui akun media sosial pribadinya di X pada akhir pekan lalu, yang menandai perubahan signifikan dalam narasi konflik yang semula terpusat di Timur Tengah .
ADVERTISEMENT
Penasihat Pemimpin Tertinggi Iran itu menyatakan bahwa masa di mana kekuatan luar negeri mendikte keamanan wilayah dari kejauhan telah berakhir, dan stabilitas di Selat Hormuz serta Malaka kini berada di bawah kendali kekuatan regional beserta mitra strategisnya .
Pernyataan Velayati yang juga menyebut bahwa keamanan Selat Bab el-Mandeb dikelola oleh pihak Ansar Allah atau kelompok Houthi Yaman ini muncul setelah Amerika Serikat dilaporkan mencegat kapal tanker minyak milik Iran di jalur pelayaran strategis tersebut .
Teheran menilai langkah pencegatan kapal yang dilakukan oleh militer AS itu sebagai bentuk intervensi berbahaya yang berpotensi memicu konflik lebih luas hingga ke kawasan Asia Tenggara .
Situasi ini semakin memanas ketika Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa kapal tanker MT Tifani yang membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah dari terminal Kharg Island Iran dicegat di perairan antara Sri Lanka dan Indonesia pada Selasa (21/4/2026) .
Kapal tanker tersebut diketahui sedang dalam perjalanan menuju Selat Malaka dan sempat melakukan transfer kargo secara ship-to-ship di perairan timur Malaysia pada Agustus 2025 sebelum akhirnya dihadang oleh pasukan AS yang menggunakan kapal induk USS Tripoli dan kapal perusak USS Spruance .
AS beralasan bahwa kapal-kapal yang tergabung dalam "armada bayangan" atau dark fleet itu mencoba menembus blokade yang diberlakukan di Selat Hormuz serta melanggar sanksi internasional terhadap Iran .
Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine secara terbuka menyatakan bahwa pasukan Amerika akan melakukan aktivitas pencegahan maritim terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam pengangkutan minyak ilegal termasuk di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi area tanggung jawab Komando Indo-Pasifik AS .
Pernyataan militer AS ini menjadi lampu kuning bagi Indonesia mengingat Selat Malaka merupakan jalur perdagangan paling vital di dunia yang mengalirkan 25 hingga 40 persen dari total perdagangan maritim global setiap tahunnya dengan nilai barang mencapai 3,5 triliun dolar AS .
Berbeda dengan Selat Hormuz yang jika lumpuh akan memicu guncangan harga energi, gangguan di Selat Malaka disebut dapat melumpuhkan model manufaktur just-in-time global hanya dalam hitungan minggu karena selat ini juga mengangkut semikonduktor hingga bahan baku industri .
Menanggapi situasi ini Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyatakan bahwa aktivitas kapal perang asing di Selat Malaka masih dalam konteks patroli kebebasan navigasi atau freedom of navigation yang bukan merupakan hal baru di kawasan tersebut .
Sugiono juga menyebut bahwa potensi tindakan sepihak AS terhadap kapal tanker terkait Iran di wilayah perairan Indonesia masih bersifat hipotetis karena belum pernah terjadi sebelumnya .
"Kan masih 'kalau', masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita enggak tahu," ujar Sugiono di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta pada Rabu (22/4/2026) merespons kekhawatiran publik .
Di sisi lain TNI Angkatan Laut memastikan kehadiran kapal perang asing di Selat Malaka masih sesuai dengan hukum internasional karena dikategorikan sebagai hak lintas transit berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia .
Peringatan Iran ini sekaligus memperkuat posisi mereka yang sebelumnya telah menolak negosiasi damai tahap kedua dengan AS dan memilih memperkuat jalur diplomasi dengan Rusia di tengah kebuntuan mediasi yang dilakukan Pakistan .(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
