Repelita Jakarta - Pemerintah Indonesia mengecam keras pengesahan undang-undang oleh parlemen Israel yang memberlakukan hukuman mati bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Kebijakan kontroversial tersebut dinilai sebagai sebuah pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia serta hukum humaniter internasional yang berlaku secara universal.
ADVERTISEMENT
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada tanggal 1 April 2026, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut aturan tersebut sebagai sebuah "pelanggaran berat" terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Pemerintah Indonesia juga mendesak Israel untuk segera mencabut undang-undang tersebut tanpa syarat dan menegaskan kembali dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan penuh.
Undang-undang yang disahkan pada tanggal 30 Maret 2026 itu menetapkan bahwa warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan divonis oleh pengadilan militer atas serangan mematikan yang dikategorikan sebagai "terorisme" akan dikenakan hukuman mati sebagai hukuman utama.
Kebijakan ini secara luas menuai kritik tajam dari berbagai kalangan komunitas internasional yang menilai aturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut menyampaikan keprihatinan mendalam mereka atas potensi pelanggaran hak asasi manusia yang masif akibat penerapan undang-undang tersebut.
Di sisi lain, beberapa negara tertentu menyatakan dukungannya terhadap hak kedaulatan Israel dalam menentukan hukum domestiknya tanpa campur tangan asing.
Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya PBB, untuk mengambil langkah tegas guna memastikan akuntabilitas dan perlindungan bagi rakyat Palestina di tengah situasi yang terus memburuk.
Di sisi lain, Indonesia turut berduka secara mendalam atas gugurnya tiga personel pasukan penjaga perdamaian dalam misi kemanusiaan di Lebanon.
Insiden nahas tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik yang semakin memanas antara pasukan Israel dan kelompok bersenjata yang merupakan bagian dari ketegangan regional yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian damai serta perlindungan maksimal terhadap warga sipil di kawasan konflik, termasuk rakyat Palestina yang terus menderita.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
