Repelita [Jakarta] - Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang konsisten menggalang sayembara berhadiah demi membekuk para pelaku kriminalitas menuai kritik menohok dari pengamat politik sekaligus warga Jawa Barat Heru Subagia.
Heru menilai kebijakan pimpinan daerah tersebut masih berkutat pada aksi pencitraan populis serta belum menjangkau akar masalah penegakan hukum yang sesungguhnya.
ADVERTISEMENT
Di tengah tingginya keresahan publik terhadap kejahatan korupsi masyarakat mendesak hadirnya perbaikan tata kelola hukum yang radikal tanpa diskriminasi dari otoritas pembuat kebijakan.
Heru menyoroti langkah Kang Dedi Mulyadi yang mengarahkan fokus sayembara pada penanganan kasus peredaran obat keras terlarang seperti Tramadol miras ilegal hingga aksi penjahat jalanan.
Ia menilai tindakan tersebut berpotensi terjebak sebagai panggung pertunjukan jika hanya menyasar tindak pidana skala kecil.
"Sayembara tangkap begal dan pengedar obat keras lalu memviralkannya harusnya bukan sekadar panggung hiburan. Langkah KDM ini mengingatkan pada kritik yang menyebut aksinya minim substansi dan cenderung teatrikal," ujar Heru.
Heru membeberkan pertimbangan moral ketika kebijakan yang dirilis pejabat nomor satu di Jawa Barat tersebut condong menyasar masyarakat kalangan bawah.
Para pelaku kejahatan kelas kecil dinilainya kerap kali terpaksa mengambil jalan pintas akibat keterdesakan ekonomi serta kelalaian negara dalam memfasilitasi lapangan kerja.
"Rakyat kecil yang terjerat kasus pencurian atau berjualan miras sering kali adalah korban dari keterdesakan hidup. Mereka mengambil keputusan ekstrem bukan karena rakus, melainkan karena kebutuhan dasar yang tak terpenuhi oleh negara, seperti minimnya lapangan kerja dan pengaman sosial," tegasnya.
Atas dasar itu Heru menantang sang gubernur untuk mengalihkan sasaran sayembara menuju target yang lebih berdampak bagi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.
Gubernur Jawa Barat didesak melebarkan sasaran penindakan hingga menyentuh kejahatan luar biasa yakni praktik korupsi.
Dedi Mulyadi ditantang membuktikan keberanian hukum dengan menargetkan para pelaku rasuah kelas atas di kalangan elite politik dari tingkat pimpinan DPRD Pemprov hingga kepala daerah.
"Bisa jadi sasaran koruptor itu adalah teman sendiri, rekan satu partai, atau bahkan pihak pendana saat kampanye Pilgub lalu. Jika memang serius, sasarannya harus jelas: koruptor yang merampas hak rakyat, bukan sekadar pencuri kecil yang hidupnya sudah terhimpit," kata Heru.
Guna melengkapi usulan tersebut Heru menawarkan skema insentif pelapor kasus korupsi dengan nominal fantastis yang dianggarkan melalui dana resmi daerah.
Penggunaan dana APBD untuk hadiah pembongkaran skandal korupsi dipandang sebagai investasi penting dalam membersihkan kejahatan rasuah di Tanah Pasundan.
"Hadiah Sayembara Tangkap Koruptor hendaknya bernilai miliaran rupiah dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dari kantong pribadi gubernur. Ini bagian dari investasi penegakan hukum," jelasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
