Repelita Jakarta - Pembelajaran berharga mengenai dampak dari sikap masa bodoh seorang kepala negara terhadap fluktuasi nilai kurs domestik dapat tercermin secara jelas melalui rekam jejak sejarah kelam yang menimpa negara Zimbabwe.
“Di 2008, Zimbabwe pernah mengalami hiperinflasi sampai 79 miliar persen. Di mana kalau punya Rp100 juta, belum tentu bisa beli satu roti,” kata konten kreator Albertus Axel dikutip dari Instagramnya, Selasa (19/5/2026).
ADVERTISEMENT
Seorang pembuat ulasan digital memaparkan fakta historis bahwa pada masa lampau teritori di kawasan selatan Afrika tersebut sebenarnya bukanlah termasuk dalam kategori wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.
“Kalau kalian tahu, di tahun 1980, saat Zimbabwe merdeka, 1 dolar Zimbabwe itu seharga 1,25 USD, artinya nilai tukar mata uangnya jauh lebih kuat daripada USD,” tuturnya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Bahkan sektor agrikultur di sana sempat beroperasi dengan sangat optimal ditopang oleh kesiapan sektor manufaktur yang tangguh serta grafik pertumbuhan finansial makro yang selalu menunjukkan tren positif.
“Negaranya itu makmur, pertaniannya jalan, industrinya solid, bahkan ekonominya itu terus bertumbuh setiap tahunnya,” ucapnya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Namun kestabilan struktur tersebut mendadak goyah secara masif begitu tampuk kekuasaan beralih kepada kepemimpinan Robert Mugabe yang kemudian melahirkan serangkaian regulasi keliru yang berdampak fatal bagi kelangsungan hidup negara.
“Sampai akhirnya, seorang presiden bernama Robert Mugabe yang mewarisi semua kejayaan Zimbabwe pada saat itu, membuat sebuah kebijakan yang sebenarnya ini adalah sebuah bom waktu,” imbuhnya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Langkah kontroversial yang diambil oleh sang penguasa adalah dengan melakukan tindakan pengambilalihan paksa aset lahan agraria milik ribuan pengelola profesional untuk dibagikan kepada kroni politik serta pendukung setianya.
“Saat itu Mugabe mengambil lahan-lahan dari 4.000 petani yang berpengalaman, dan diberikan kepada partainya, kepada loyalisnya,” sambung Axel pada Selasa, 19 Mei 2026.
Imbas dari intervensi sepihak tersebut memicu keruntuhan instrumen bisnis di mana pasokan logistik pangan merosot tajam hampir separuh dari kapasitas normal serta menciptakan lonjakan angka tuna karya yang sangat ekstrim.
Menghadapi situasi pelik tersebut otoritas setempat justru mengambil jalan pintas dengan melipatgandakan pencetakan lembaran alat tukar domestik dalam jumlah raksasa yang dialokasikan khusus untuk memperkuat posisi rezim penguasa.
“Akhirnya, solusi yang dilakukan adalah mencetak uang lebih banyak. Dia butuh uang buat suap orang, dia butuh uang buat membiayai tentara di Kongo, dia butuh uang untuk militernya, buat gaji pejabatnya, buat gaji tentaranya,” jelasnya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Seiring berjalannya waktu akumulasi kesalahan tata kelola keuangan tersebut akhirnya memicu ledakan krisis finansial yang luar biasa sementara sang presiden tetap enggan mengakui kekeliruan domestik dan justru menyalahkan konspirasi asing.
“Bom waktu ini, mulai meledak. Mugabe masih denial, dia menyalahkan orang-orang asing karena kenaikan harga, dan menyalahkan inflasi dari barat. Padahal, kalau kalian lihat data pada saat itu, inflasi di barat itu masih rendah,” terangnya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Puncak kehancuran sistem moneter tersebut berujung pada situasi ekstrem di mana akselerasi kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat mengalami lonjakan berkali lipat hanya dalam kurun waktu hitungan jam.
“Puncaknya terjadi di bulan November tahun 2008, dimana inflasi itu mencapai 79 miliar persen per bulan, dan harga barang itu naik dua kali lipat setiap jam,” sambung Axel pada Selasa, 19 Mei 2026.
Lembaga otoritas keuangan tertinggi negara tersebut bahkan dipaksa untuk memproduksi lembaran uang kertas dengan nominal fantastis demi mengimbangi harga jual komoditas makanan pokok yang sudah menembus angka miliaran.
“Rekor terbesar, 1 dolar itu sama dengan 35 kuadriliun Zimbabwe dolar. Dan pada saat itu, akhirnya pemerintah menghapuskan mata uang lokal dan membiarkan USD itu sebagai mata uangnya pada saat itu,” imbuhnya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Tragedi kebangkrutan massal ini sejatinya menjadi cerminan berharga bagi seluruh pemegang kebijakan dunia mengenai bagaimana sebuah kepemimpinan seharusnya merespons dinamika pasar secara objektif tanpa adanya penyangkalan.
“Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari Zimbabwe ini adalah, bukan sekadar hiperinflasi, tapi bagaimana pemerintahnya itu denial terhadap kondisi ekonominya pada saat itu,” ucapnya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Pada bagian akhir ulasannya sang kreator menekankan bahwa esensi dari kekuatan sebuah mata uang murni merupakan refleksi dari tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas penguasa yang memimpin negara tersebut.
“Nilai tukar mata uang itu bukan cuma sebuah angka di grafik, di chart doang. Tapi sebuah kepercayaan kolektif, sebuah bangsa, ketika pemimpinnya meremehkan dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan, di situlah tanda keruntuhannya,” pungkasnya pada Selasa, 19 Mei 2026.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok