[HEBOH] Aturan Wajib Setor Dana Pesangon ke Lembaga Negara Dinilai Picu Gelombang PHK Dini oleh Perusahaan

Repelita Jakarta - Kebijakan baru mengenai kewajiban penyetoran dana cadangan pesangon perusahaan ke lembaga negara mulai Oktober 2027 memicu perdebatan sengit dan kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di media sosial pada Sabtu (14/11/2026).

Keresahan tersebut mencuat setelah pengguna Threads bernama Ryu melalui akun @ryu_reall membagikan tangkapan layar pemberitaan mengenai aturan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 serta penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan terkait skema Dana Cadangan Pesangon (DCP).

Dalam dua tangkapan layar artikel pemberitaan bertanggal 14 November 2026 tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyiapkan dana cadangan pesangon dan menyetorkannya ke lembaga pemerintah mulai Oktober 2027 sebagai bentuk perlindungan nyata bagi pekerja saat terjadi PHK.

Namun, pemilik akun @ryu_reall menilai aturan yang diklaim bertujuan menjamin hak pekerja tersebut justru berpotensi menjadi pemicu utama perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja lebih awal sebelum regulasi diberlakukan.

"BREAKING NEWS, 14 NOV 🚨 PHK MASAL MENGINTAI BURUH UU 27/2026 : mulai Okt 2027 semua perusahaan wajib setor dana pesangon ke negara Kedoknya : biar kalau lu di-PHK duitnya aman. Aslinya : Perusahaan blm PHK aja udah keluar duit gede duluan. Daripada nombok tiap bulan, mending PHK skrg sebelum aturan jalan. Triliunan duit ngumpul di Dana n tara. Gak mungkin diem, pasti diputer dulu ke saham & proyek. Pas lu butuh pesangon besok ? Antri. Aturan yang katanya cegah PHK, akan jadi alasan PHK," tulis akun @ryu_reall.

Unggahan yang telah menyedot ratusan ribu tayangan itu pun langsung dibanjiri komentar warganet yang mengkhawatirkan dampak beban biaya tambahan terhadap kelangsungan dunia usaha serta iklim investasi di tanah air.

Salah satu pengguna dengan akun @wintorosantoso2 meluapkan kekesalannya dengan menulis "Gila emang Pemerintah... ini investor asing akan cabut...PHK akan makin banyak...PEMERINTAH TOLOL" yang kemudian ditimpali oleh @ryu_reall dengan kalimat "Bukannya akan, tapi sudah pd cabut ke Vietnam dan Malaysia."

Sementara itu, akun @isawahyudii turut menyoroti kondisi sektor industri yang dinilai sedang melemah dengan berkomentar "wah gila2an,industri semua lesu,masih ditambah gini2an".

Menanggapi keluhan tersebut, pengunggah awal kembali menekankan bahwa kebijakan penyetoran dana di muka sesuai jumlah pekerja akan sangat membebani operasional perusahaan berskala besar maupun pabrik padat karya.

"Jujur ini akan memberatkan banyak PT yg saat ini masih eksis. Mungkin tdk terasa utk CV atau firma, tapi jika big company dgn skala pabrikan, wah akan jadi bom waktu ini beban PT-nya," balas akun @ryu_reall.

Kritik serupa juga datang dari pengguna akun @tokolanggananbapak yang mempertanyakan alasan pemerintah tidak mengoptimalkan skema kerja sama yang sudah ada melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"ada aja ide nya buat orang makin susah. bukannya kerjasama langsung aja sama bpjs tk. ini malah nambah2 ngeribetin dunia usaha. aneh 😅," tulis akun @tokolanggananbapak.

Menutup diskusi di kolom balasan, pemilik akun @ryu_reall kembali menyentil sikap kementerian terkait dan serikat pekerja yang dinilai kurang berpihak pada kelangsungan usaha.

"Lah Kemenaker dan buruh bayaran kan sudah sujud ke pemerintah. Biarkan mereka paham dimanfaatkan oleh pemerintah. Kalau ngeribetin dunia usaha valid, pasti banyak PT yang akan mikir dua kali, diminta untuk setor uang duluan ke Danan dgn dalih setor uang pesangon sesuai jumlah SDM yg dipunya oleh PT tsb," tutup akun @ryu_reall(*).

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads