Repelita Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memaparkan delapan nama elite politik yang dinilai berpotensi menjadi calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam tayangan kanal YouTube Kompas TV Palembang pada Sabtu (14/11/2026).
ADVERTISEMENT
Dalam dialog bersama Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya tersebut, Doli menegaskan bahwa Partai Golkar tetap menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto tanpa mengajukan nama secara khusus.
Ia menjelaskan bahwa sosok pendamping kepala negara ke depan wajib memiliki kedekatan chemistry yang kuat, legitimasi hukum maupun politik, serta kemampuan sebagai pemecah masalah untuk mengeksekusi agenda strategis nasional.
Berdasarkan kriteria pengalaman di pemerintahan dan intensitas interaksi dengan presiden, Doli menyebut delapan figur lintas partai yang terdiri dari Puan Maharani dari PDIP, Bahlil Lahadalia dari Golkar, serta tiga petinggi Partai Gerindra yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Selain kelima tokoh tersebut, daftar figur potensial yang dipetakan Doli juga mencakup Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
"Jadi ada delapan nama ya yang kemudian dibahas oleh politik," ujar Ahmad Doli Kurnia seraya memastikan partainya akan mendukung penuh siapapun tokoh yang dipilih presiden baik dari internal Gerindra, partai koalisi, maupun kalangan non-partai.
Menanggapi pemetaan tersebut, pengamat politik Yunarto Wijaya menilai bahwa dari delapan tokoh yang disebutkan, bursa calon pendamping presiden hampir pasti akan mengerucut kuat pada tiga kader utama Partai Gerindra yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Yunarto beralasan bahwa dalam konteks pemerintahan saat ini, Presiden Prabowo tidak lagi membutuhkan faktor pelengkap elektoral dari luar melainkan sosok yang berada di puncak struktur partainya sendiri untuk memperkuat konsolidasi kekuasaan.
"Saya sih meyakini dari awal ini akan mengarah kepada kader Partai Gerindra, kebutuhannya tentu saja tidak lagi berbicara mengenai mencari faktor pelengkap," kata Yunarto Wijaya dalam diskusi tersebut.
Ia menambahkan bahwa sikap kompak partai-partai koalisi yang menyerahkan hak prerogatif kepada presiden mencerminkan pemahaman mereka terhadap karakter kepemimpinan Prabowo yang terpusat sekaligus upaya menjaga soliditas koalisi.
Meski demikian, Yunarto menyoroti adanya konsekuensi politik dari masing-masing kandidat Gerindra, seperti krusialnya peran Sufmi Dasco Ahmad sebagai pengendali koalisi di DPR apabila ditarik ke kursi wakil presiden.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan kenyamanan publik terhadap kombinasi latar belakang militer apabila Sugiono yang dipilih mendampingi Prabowo, serta perlunya mencari pengganti sepadan di kursi Ketua MPR jika pilihan jatuh kepada Ahmad Muzani.
Terkait munculnya nama Puan Maharani di luar barisan koalisi, Yunarto menilai peluang tersebut cukup berat secara logika politik praktis karena PDIP merupakan pesaing utama Gerindra menuju Pemilu 2029 serta berada di luar pemerintahan.
"Ini kan seperti memberikan karpet merah kepada partai pesaing, jadi dalam logika kepentingan elektoral kepentingan partai dan logika balas budi yang selalu ada dalam keputusan politik di Indonesia menurut saya agak sulit kita menerima logika itu," pungkas Yunarto Wijaya(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
