Berita, Nasional

Gibran Mundur Pidananya Jalan? Mahfud MD Dorong Bareskrim Usut Tuntas Proses Pencalonan dan Gugatan Fasilitas Negara

Repelita.net

17 November 2026 23:46 WIB • 65 view

Gibran Mundur Pidananya Jalan? Mahfud MD Dorong Bareskrim Usut Tuntas Proses Pencalonan dan Gugatan Fasilitas Negara
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa proses hukum pidana di balik polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka tetap harus berjalan meskipun yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden RI.

ADVERTISEMENT

Pandangan hukum yang menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kelanjutan proses pidana pasca-mundurnya Gibran tersebut disampaikan dalam tayangan kanal YouTube Podcast Terus Terang Mahfud MD bersama Rizal Mustary pada Selasa 17 November 2026.

Dalam perbincangan itu, Mahfud menjelaskan bahwa jatuhnya Gibran dari panggung kekuasaan merupakan rangkaian peristiwa sebab akibat yang bermula dari akal-akalan konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 hingga terbitnya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan.

Dengan dicabutnya surat keterangan penyetaraan tersebut oleh pemerintah per tanggal 11 November 2026, maka dasar pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 dianggap batal dan tidak pernah ada secara hukum.

Menjawab keresahan publik yang menilai pengunduran diri tersebut terasa tidak adil apabila berhenti tanpa pertanggungjawaban hukum maupun sanksi pidana, Mahfud mendorong Bareskrim Polri untuk segera menindaklanjuti laporan pidana yang sudah masuk.

"Kalau orang mengatakan bahwa ini enggak fair karena dia mundur tapi tidak ada persoalan pertanggungjawabannya, maka kejar pidananya, kejar pidananya, kejar pidananya, kalau dari pidana terbukti bahwa dulu pencalonannya melalui pidana minta dong pertanggungjawaban sekarang, bisa pengadilan nanti memutus mencabut hak-hak politik dan mengembalikan uang yang sudah dipakai untuk negara," tegas Mahfud MD.

Ia menguraikan bahwa penyelidikan pidana wajib menyasar pihak-pihak yang terlibat dalam menerbitkan surat keterangan penyetaraan di kementerian terkait, penyelenggara pemilu di Komisi Pemilihan Umum, hingga pihak yang menggunakannya saat proses pendaftaran.

Menurutnya, penyidikan pidana tersebut kini memiliki momentum besar untuk dituntaskan secara objektif setelah lengsernya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang selama ini dianggap sebagai pelindung politik sejumlah perkara besar.

Selain jalur pidana, Mahfud juga membuka opsi gugatan perwakilan kelompok atau class action bagi masyarakat yang ingin menuntut pengembalian seluruh fasilitas serta anggaran negara yang telah digunakan Gibran selama menjabat.

"Kalau ada yang iseng bisa ngajukan class action gugat itu agar dikembalikan semua yang pernah dipakai untuk negara, bisa begitu, bisa," ujarnya menanggapi konsekuensi hukum dari batalnya surat penyetaraan tersebut.

Tidak hanya menyasar perkara Gibran, Mahfud turut mendesak Polri, Kejaksaan Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera membuka kembali berbagai laporan hukum yang sempat mandek, termasuk laporan Ubedilah Badrun, dugaan kasus Blok Medan, skandal judi daring yang menyeret nama Budi Arie Setiadi, hingga kasus pagar laut serta eksekusi terpidana Silfester Matutina.

Ia bahkan melontarkan usulan khusus kepada Mabes Polri agar menampilkan wajah Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pekan ini sebagai wujud keadilan dan transparansi kepada masyarakat.

"Sebenarnya sih kalau boleh usul nih saya kepada Mabes Polri ini rakyat sudah kangen ngelihat Pak Listyo ini, jadi kalau saat diadili nanti di komisi etik besok atau besok lusa itu supaya ditampilkanlah wajahnya, kita sudah kangen untuk bilang hai gitu, saya ingin lihat wajah dia ketika dia diborgol lalu berjalan menuju peradilan etik," ucap Mahfud MD.

Menyinggung bursa calon wakil presiden pengganti yang mengerucut pada nama Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Luar Negeri Sugiono, Mahfud menilai kedua figur tersebut memenuhi pertimbangan sosiologi politik mayoritas masyarakat serta menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung