Repelita [Jakarta] - Pengamat kebijakan publik Dr Faisal Lohy mengkritik keras kebijakan pemerintah mengenai pengalokasian anggaran keuangan negara untuk pelunasan pinjaman program Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui kanal media sosial Facebook miliknya pada 6/8/2026, Faisal membeberkan bahwa kas negara dibebani kewajiban membayar utang pokok program KOPDES sebesar Rp60 triliun beserta akumulasi bunganya setiap tahun.
ADVERTISEMENT
"Totalnya 240 T lebih selama 6 tahun. Ini yang disebut patronase fiskal," tulis Faisal.
Ia mengkritik skema pembiayaan tersebut yang dianggapnya memindahkan dana hasil pemungutan pajak masyarakat demi kepentingan pihak tertentu.
"Pajak rakyat dirampok untuk distribusi kesejahteraan kepada kroni presiden," tegasnya dalam unggahan yang meraup ratusan tanggapan serta dibagikan ulang lebih dari seratus kali oleh warga net.
Menurut pandangannya, alokasi anggaran bernilai Rp240 triliun itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih optimal jika disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar publik.
"Anggaran sebesar itu akan sangat berguna untuk bayar gaji PPPK, guru honorer, pendidikan gratis kepada 7 juta anak yang putus sekolah, stimulus daya beli rakyat yang kepukul," lanjutnya.
Sorotan akademisi tersebut memicu gelombang tanggapan publik yang mempertanyakan skala prioritas pengeluaran negara serta efektivitas program KOPDES.
Proyek KOPDES Merah Putih sendiri dirancang sebagai instrumen penguat fondasi ekonomi pedesaan dengan jangkauan target 80 ribu desa di wilayah Nusantara.
Pemerintah mengeklaim program tersebut berorientasi pada pengentasan kemiskinan warga desa lewat kemudahan akses permodalan.
Keterlibatan anggaran negara dalam menanggung beban utang tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membenarkan pembiayaan senilai total Rp240 triliun dalam jangka waktu enam tahun.
Keterangan resmi itu disampaikan Menkeu Purbaya saat menjawab pertanyaan awak media pada 5/8/2026.
"Iya kita bayar utangnya. Itu kan Rp240 triliun kreditnya, kira-kira tiap tahunnya kira-kira Rp40 triliun per tahun," ungkap Purbaya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
