Repelita Jakarta - Tanggapan kritis disampaikan oleh mantan pejabat tinggi negara bidang hukum Mahfud MD menyusul pengakuan Menteri ATR BPN Nusron Wahid terkait kasus rasuah pertanahan.
Nusron Wahid sebelumnya mengaku sama sekali tidak mengetahui secara terperinci mengenai perkara dugaan suap perizinan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Kabupaten Bogor.
ADVERTISEMENT
Merespons pengakuan tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa pernyataan ketidaktahuan itu sangat sulit diterima akal sehat apabila melihat fakta keterlibatan sejumlah pejabat penting di kementerian tersebut.
Pandangan itu disampaikan oleh Mahfud MD ketika hadir sebagai narasumber dalam program siaran Kompas Petang yang ditayangkan oleh kanal televisi Kompas TV pada hari Minggu, 20 September 2026.
Ya, menurut saya hampir mustahil untuk tidak tahu ya. Sampai pejabat-pejabat setingkat eselon 1 terlibat itu, apalagi sampai ada tiga orang gitu. Empat semuanya yang dianggap orang dekat, ungkap Mahfud MD.
Lebih lanjut, ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut kasus rasuah ini secara komprehensif lantaran polanya mengindikasikan adanya persekongkolan yang tersusun rapi.
Itu menurut saya agak terstruktur kegiatannya. Tapi kita lihat saja perkembangannya nanti. Terstruktur itu artinya memang yang paling atasnya sangat diduga kuat ya, bahwa itu tahu, tambahnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa penilaian tersebut merupakan analisis atas dinamika hukum yang tengah berjalan, sementara penentuan tersangka tetap berada di tangan lembaga antikorupsi.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak ragu mengembangkan penyidikan dan tidak melokalisir perkara hanya pada lingkaran kecil tersangka saja.
Oleh sebab itu KPK harus beri kap seperti ini. Jangan sampai apa? Seperti banyak kasus. Hanya dilokalisir kepada beberapa orang, tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Sebelumnya, Nusron Wahid memang sempat memberikan pernyataan ringkas kepada awak media di Jakarta tatkala disinggung mengenai konstruksi hukum perkara suap yang menyeret instansinya.
Enggak tahu, ujar Nusron Wahid singkat saat ditanya mengenai duduk perkara dugaan suap pengurusan surat tanah yang tengah diusut oleh lembaga rasuah.
Meski mengaku buta terkait detail kasus, ia memastikan jajarannya tetap menghormati langkah penegakan hukum serta siap kooperatif membantu kelancaran proses penyidikan.
Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini, ucap Nusron Wahid.
Polemik pengakuan ketidaktahuan menteri tersebut lantas memicu diskursus publik mengingat posisi strategis kementerian dalam mengawasi integritas para pejabat eselon di bawahnya.
Lembaga penegak hukum kini diharapkan mampu membongkar tuntas aliran dana serta keterlibatan pihak lain guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor pelayanan pertanahan nasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
