Repelita Jakarta - Kalangan purnawirawan Korps Brigade Mobil menyatakan keterkejutan mendalam atas terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto (https://www.google.com/search?kgmid=%2Fm%2F085brj&q=Prabowo+Subianto).
Sorotan tajam ini disampaikan oleh mantan Komandan Korps Brimob sekaligus perwakilan Paguyuban Keluarga Besar Brimob Komisaris Jenderal Purnawirawan Imam Sudjarwo.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Imam Sudjarwo (https://www.google.com/search?kgmid=%2Fg%2F1pxxnwf9c&q=Imam+Sudjarwo) saat menyambangi dan bertemu Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Jakarta pada Sabtu, 7 November 2026.
Ia mengaku sangat terkejut ketika mengetahui bahwa pelaku operasi pengintaian tidak sah terhadap kepala negara serta sejumlah pimpinan partai politik dan organisasi masyarakat itu berasal dari lingkungan internal kepolisian sendiri.
Penyadapan tersebut dinilai luar biasa dan sangat mengagetkan seluruh pihak termasuk insan pers karena pelakunya berasal dari internal kepolisian sendiri.
Keberanian pimpinan dalam melakukan penindakan dan penangkapan terhadap para pelaku ini patut mendapat apresiasi tinggi.
Tindakan tegas untuk memproses hukum pelanggaran yang melibatkan perwira tinggi di dalam tubuh institusi bukanlah perkara yang mudah dilakukan.
Keluarga besar purnawirawan Korps Brimob menyatakan dukungan penuh serta mengapresiasi ketegasan pimpinan Polri dalam menjaga marwah hukum.
Semboyan pengabdian Korps Brimob sekali tampil harus berhasil dan sekali melangkah pantang menyerah kembali digaungkan dalam momen ini.
Penyidik Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara pemantauan komunikasi secara ilegal tersebut.
Para perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
Kasus penyadapan tanpa prosedur resmi ini dilaporkan berlangsung sejak periode 2025 hingga Oktober 2026 dengan sasaran komunikasi kepala negara hingga tokoh politik.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara yang cukup berat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
