Repelita Jakarta - Gelombang pergantian posisi menteri keuangan di dalam jajaran kabinet kini memicu perdebatan sengit mengenai kredibilitas pengelolaan fiskal nasional di masa mendatang.
Langkah perombakan posisi strategis tersebut dinilai oleh sejumlah pakar ekonomi dilakukan dengan metode yang kurang mengedepankan etika birokrasi pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Analisis mendalam mengenai guncangan sektor finansial ini disiarkan pada Kamis, 17 September 2026 lewat unggahan video dari kanal YouTube Podcast Escape Clause.
Dalam tayangan diskusi tersebut, seorang ekonom senior menguliti secara blak-blakan dampak psikologis pasar pasca-pemberhentian sang menteri keuangan.
Ferry Latuhihin selaku pengamat ekonomi menegaskan bahwa mekanisme pemecatan menteri kali ini berpotensi memberikan citra kurang baik bagi iklim investasi di mata lembaga keuangan internasional.
Dirinya melihat adanya kontradiksi besar antara ambisi melanjutkan megaproyek pembakar uang dengan upaya mempertahankan kepercayaan para pelaku pasar modal global.
Dampak dari ketidakpastian regulasi ini diprediksi akan menekan nilai tukar rupiah seiring meningkatnya beban utang luar negeri akibat pembengkakan defisit APBN.
"ke rapat DPD kemudian ditelepon tiba-tiba nah itu Prof heri ada komentar ya itu sebetulnya tidak elegan ya walaupun saya memang kontra Purbaya ya kan dan saya yakin dia akan dipecat ya kan dan saya juga berharap dia akan dipecat pada waktu itu bukan cuma yakin ya kan tapi ya cara-caranya menurut saya tidak elegan seperti itu ya dan orang luar notis ini dan orang luar notis ini dan kasihannya yang kasihannya adalah siapa yang akan menanggung beban ee aib ini ya Pak Presiden iya iya iya kan di mata asing kan ya itu aib itu itu enggak boleh itu seharusnya ya katanya baru pertama kali terjadi menteri keuangan diganti cara seperti itu dengan cara seperti itu," kritik Ferry Latuhihin secara tajam.
Lebih lanjut, narasumber tersebut memaparkan beban berat yang kini harus dipikul oleh figur Menteri Keuangan baru yakni Suahasil Nazara dalam menghadapi situasi hancurnya stabilitas fiskal internal.
Di tengah tingginya harga minyak brand dunia dan ancaman inflasi Amerika Serikat, opsi pembekuan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai menjadi satu-satunya solusi logis guna menyelamatkan peringkat investasi Indonesia agar tidak merosot jatuh.
Kritik keras pun dialamatkan pada ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membayar hak aparatur sipil akibat pemangkasan dana transfer imbas realokasi anggaran pusat yang tidak efisien.
"membekukan dulu ya saya tidak bilang menyetop membekukan dulu program-program abal-abal yang bakar duit dan jumlahnya sangat besar yaitu OMBG dan KDMP ya kan ini kan enggak ada hasilnya sama sekali dibilang tadi saya billing menciptakan lapangan kerja lu sekolah di mana sih istilah saya gitu ya nah inilah baru satu-satunya yang bisa kita harapkan ee ee ee bisa memberikan satu apa istilahnya ekspektasi yang baru ya tapi masalahnya market mempertanyakan pasukan hasil punya GS punya nyali atau tidak untuk memangkas atau membekukan program-program kesayangan Pak Presiden yang tampaknya Pak Presiden tidak mau kompromi," pungkas Ferry Latuhihin di akhir penjelasannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
