Berita, Nasional

Dulu Janji Buka 30 Fakultas Kedokteran Kini Pemerintah Mau Tutup Prodi Medis Hermansyah Koto Tanya Siapa Asbun?

Repelita.net

16 May 2026 16:39 WIB • 994 view

Dulu Janji Buka 30 Fakultas Kedokteran Kini Pemerintah Mau Tutup Prodi Medis Hermansyah Koto Tanya Siapa Asbun?
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Tokoh publik sekaligus pengamat ruang siber Hermansyah Koto memberikan sorotan tajam berwujud kritik terhadap ketidakselarasan regulasi eksekutif usai mencuatnya rencana pembatasan hingga penutupan sejumlah program studi medis di tanah air.

Melalui rilis opini terbaru di media sosial pada tanggal 15 Mei 2026 kemarin, dirinya menyinggung kembali komitmen luhur Presiden Prabowo Subianto pada penghujung tahun lalu yang justru berniat membangun puluhan klaster pendidikan kedokteran baru disertai program beasiswa penuh.

ADVERTISEMENT

Pernyataan awal bernada optimistis dari Kepala Negara tersebut sejatinya disampaikan secara formal sewaktu menghadiri acara seremonial peresmian Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di wilayah Kota Surakarta pada pertengahan bulan November tahun silam.

Ungkapan kekecewaan atas berubahnya haluan politik pendidikan tinggi itu disampaikan langsung oleh sang aktivis melalui unggahan digitalnya yang berbunyi “November 2025, Prabowo, mau buka 30 FK,” guna memicu kesadaran publik.

Lebih mendalam, ia menguraikan bahwa rencana penambahan kuota pencetakan tenaga ahli kesehatan tersebut awalnya diamini secara mutlak oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang berulang kali menegaskan kondisi riil bangsa yang sedang didera krisis jumlah dokter.

Sikap sinergis dari otoritas kementerian teknis dalam mendukung penuh visi awal presiden itu dicatat secara gamblang oleh sang pegiat digital lewat petikan kalimat “Menkes Januari 2026 Mengaminkan… "kita kekurangan Dokter",” di hadapan warganet.

Namun secara mendadak peta jalan strategis tersebut berbalik arah secara ekstrem dalam waktu singkat lantaran jajaran birokrat kementerian kini justru menggulirkan wacana pembekuan izin operasional bagi prodi rumpun kesehatan.

Langkah pemangkasan massal ini didasarkan pada penilaian sepihak dari pemangku kebijakan yang mengklaim bahwa pasokan lulusan sarjana kedokteran, keguruan, dan ilmu ekonomi saat ini kondisinya sudah berada di titik jenuh atau melebihi daya serap pasar.

Ketidaksesuaian yang mencolok antara janji politik awal dengan realisasi kebijakan mutakhir kementerian tersebut dipertanyakan secara sarkas oleh sang pengamat lewat kalimat penutup “Tiba tiba April 2026, government akan tutup fakultas Kedokteran, karena over suplai…Lantas siapa yang Asbun ya?” yang langsung mengundang kontroversi.

Merespons polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam sebuah forum ilmiah nasional kependudukan yang disiarkan ulang via kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada tanggal 23 April 2026 mengimbau kerelaan dari para pimpinan perguruan tinggi untuk menertibkan jurusan yang kurang relevan.

Beliau menegaskan komitmen jajarannya untuk segera mengeksekusi penutupan prodi yang dianggap tidak kompetitif di pasar kerja seraya menyatakan “Kami berharap dukungan dari teman-teman PTPK dan para rektor agar ada kerelaan,” kepada jajaran civitas akademika.

Otoritas kementerian dalam waktu dekat dipastikan bakal menghentikan aktivitas operasional institusi pendidikan yang dinilai tidak adaptif demi meningkatkan mutu serta keselarasan lulusan perguruan tinggi dengan iklim industri modern.

Rencana penataan ulang struktur akademik dunia kampus tersebut dijabarkan secara rinci oleh beliau melalui penyampaian langsung “Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk meningkatkan relevansinya,” kepada media.

Pihak kementerian juga memproyeksikan munculnya risiko penumpukan jumlah lulusan bergelar dokter di masa depan apabila keran pendirian fakultas baru di tingkat daerah tidak segera dikendalikan secara ketat oleh regulasi negara.

Mengacu pada standar pembanding dari lembaga keuangan internasional, perwakilan birokrat ini menyimpulkan bahwa akar masalah sesungguhnya berada pada aspek ketimpangan sebaran wilayah dinas para tenaga medis dengan penegasan “Bukan kekurangan total, tapi distribusinya belum merata,” di akhir penjelasannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok



TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung