Repelita Jakarta - Dinamika proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia periode dua ribu dua puluh enam hingga dua ribu tiga puluh satu mendadak mencuat ke publik luas.
Kondisi tersebut terjadi menyusul hilangnya dua nama kandidat dari daftar resmi yang akan mengikuti uji kelayakan serta kepatutan di gedung parlemen.
ADVERTISEMENT
Sorotan tajam mengenai lenyapnya nama-nama tersebut langsung disampaikan oleh Presidium Eksponen Pemuda Indonesia, Tobias Pattiasina, dalam keterangan resminya.
Pihaknya mendesak agar seluruh tahapan penjaringan calon pejabat tinggi negara dijalankan secara transparan demi menghindari timbulnya berbagai spekulasi negatif.
Dua figur yang sebelumnya masuk dalam bursa awal namun kini tidak tercantum dalam daftar uji kelayakan meliputi Pius Lustrilanang serta Mayjen Purnawirawan Susanto.
Menanggapi situasi itu, Tobias mengingatkan bahwa badan pemeriksa keuangan bukanlah lembaga sembarangan karena memegang mandat konstitusional vital mengelola keuangan negara.
Oleh karena itu, setiap individu yang mendaftarkan diri wajib mempunyai standar integritas moral luar biasa serta rekam jejak bersih tanpa cela di hadapan masyarakat.
Tahapan uji kelayakan dan kepatutan ditegaskan tidak boleh sekadar menjadi agenda administratif formal semata untuk meloloskan calon tertentu tanpa pengujian mendalam.
Kalau ada calon yang mengikuti seleksi anggota BPK, informasinya harus dibuka.
Masyarakat berhak tahu.
Kita sedang memilih orang yang akan menjaga keuangan negara, bukan sekadar mengisi kursi, ujar Tobias, dikutip Kamis sepuluh September dua ribu dua puluh enam.
Selain itu, ia turut mendorong lembaga Dewan Perwakilan Daerah agar berperan aktif melakukan penelusuran rekam jejak secara objektif sebelum menjatuhkan pilihan akhir.
Komisi terkait di parlemen dijadwalkan segera menggelar proses uji kelayakan terhadap puluhan kandidat terpilih pada pertengahan bulan September tahun ini.
Ruang partisipasi bagi masyarakat luas juga dibuka lebar guna memberikan tanggapan serta masukan substantif terkait kredibilitas para pendaftar yang sedang diseleksi.
Masukan dari warga tidak boleh dipandang sebagai upaya penjegalan, melainkan instrumen penting untuk memastikan terpilihnya figur penjaga keuangan negara yang mumpuni.
Kita tidak sedang mencari orang yang sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Kita sedang memilih orang yang akan ikut menjaga uang negara.
Karena itu, standar integritasnya harus lebih tinggi, tegasnya mengakhiri penjelasan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
