Repelita Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, menyampaikan peringatan tegas kepada Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, dalam rapat kerja bersama di Gedung Parlemen Senayan pada hari Kamis, 17 September 2026.
Legislator tersebut mendesak institusi terkait agar tidak gegabah mengambil keputusan operasional, khususnya mengenai penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pasca terjadinya insiden gangguan kesehatan massal pada masyarakat.
ADVERTISEMENT
Pernyataan resmi ini dipublikasikan secara luas melalui tayangan visual yang diunggah oleh kanal YouTube BITV pada tanggal 17 September 2026, yang menyoroti evaluasi mendalam terhadap jalannya program strategis nasional tersebut.
Edy Wuryanto mengingatkan bahwa kebijakan untuk menghentikan operasional fasilitas pelayanan gizi harus didasari oleh parameter hukum dan penilaian standar mutu yang jelas, bukan sekadar respons reaktif setelah munculnya korban.
Dalam interaksinya dengan Kepala BGN, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti realisasi serapan penerima manfaat pada tahun 2026 yang dilaporkan baru mencapai angka 76,45 persen dari total target makro sebesar 72,46 juta jiwa.
Berdasarkan data sebaran makro tersebut, ia meminta pihak BGN untuk segera merumuskan basis data yang presisi hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan agar alokasi anggaran negara dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
Lebih lanjut, perwakilan rakyat ini menyarankan agar fokus intervensi gizi lebih diprioritaskan kepada kelompok risiko tinggi 3B yang berjumlah sekitar 11,8 juta jiwa, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Langkah penanganan pada periode 1000 hari pertama kehidupan tersebut dinilai sangat krusial guna mengamankan pertumbuhan volume otak anak sebelum tulang tengkorak menutup, demi mengejar target generasi emas tahun 2045.
Mengenai mekanisme evaluasi SPPG, Edy Wuryanto menyetujui langkah penataan operasional internal asalkan dilakukan melalui skema penjaminan mutu berkala dengan sistem pemeringkatan atau grading kelas A, B, dan C sebelum muncul masalah fatal.
Proses standardisasi kelayakan sarana prasarana penunjang tersebut disarankan memanfaatkan indikator sertifikasi yang akurat, seperti kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS, sertifikasi halal, hingga penerapan sistem HACCP.
Selain itu, ia meminta Kepala BGN untuk bersikap transparan dengan membuka data kasus keracunan makanan kepada publik secara berkala setiap hari, mirip dengan pola pembaruan informasi yang diterapkan pada masa pandemi global beberapa tahun lalu.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, di mana DPR menyoroti efisiensi anggaran BPOM tahun 2027 sebesar 1,9 triliun rupiah yang tersedot hingga 26,27 persen untuk mendukung program gizi ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
