Repelita [Jakarta] - Praktik culas berupa jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis dibongkar oleh pihak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sebuah diskusi kelompok terarah.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Tamsil Linrung, membeberkan adanya temuan mengejutkan mengenai investor gelap Makan Bergizi Gratis yang sampai menyetorkan uang senilai miliaran rupiah demi menguasai puluhan titik pangkalan dapur tersebut.
ADVERTISEMENT
Fakta lapangan ini terungkap saat dirinya melakukan serangkaian evaluasi serta pengawasan langsung ke berbagai wilayah di Indonesia terkait program strategis milik presiden tersebut.
Tamsil Linrung mengonfirmasi bahwa karut-marut ini terjadi akibat buruknya tata kelola operasional dari jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional yang lama.
Berdasarkan fakta temuan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, terdapat lima pelanggaran krusial yang meliputi praktik mark up bahan baku, keberadaan dapur fiktif, monopoli distribusi, kontrak tidak transparan, serta adanya aliran dana mencurigakan.
Menurut kesaksiannya, terdapat oknum pengusaha asal Jawa Barat bernama Muzayyin yang nekat menggelontorkan dana kontrak miliaran rupiah demi mengamankan 97 titik dapur dengan nominal pembayaran fantastis mencapai lebih dari 2 miliar rupiah per dapur.
Pengusaha tersebut kini melayangkan gugatan hukum dan menuntut agar uang yang telah diserahkan kepada seorang oknum berpangkat Letnan Jenderal segera dikembalikan seutuhnya berdasarkan bukti pembayaran yang sah.
Masalah intervensi dari kekuatan besar pengendali bisnis Makan Bergizi Gratis seperti oligarki hingga keterlibatan oknum aparat lembaga tertentu dalam penguasaan lapak dapur ini diakui memang benar terjadi di lapangan.
Bahkan, pimpinan baru Badan Gizi Nasional menyatakan siap mengusut tuntas serta membongkar semua titipan gelap yang datang dari pihak eksekutif maupun legislatif.
Selain persoalan suap bernilai fantastis, Tamsil Linrung juga menyoroti adanya kutipan liar ilegal berkisar antara 500 hingga 1.000 rupiah per penerima manfaat program.
Modus pemerasan lain yang ditemukan adalah proses verifikasi fisik pangkalan dapur yang sengaja dipersulit dan dibuat berulang-ulang sampai berbulan-bulan.
Hal tersebut disinyalir kuat sengaja dilakukan oleh oknum verifikator di daerah karena pemilik pangkalan dapur belum menyetorkan sejumlah uang pelicin yang diminta.
Melalui video unggahan di akun resmi Bang Edy Channel, pihak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak perbaikan total.
Pembenahan aturan baku yang transparan sangat diperlukan agar program ekonomi kerakyatan ini tidak terus menjadi ladang korupsi bagi para pemburu rente.
Tamsil Linrung menegaskan bahwa esensi dari program jaminan gizi ini sangat baik bagi rakyat, namun sistem implementasi operasionalnya di lapangan yang rusak parah. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
