Repelita Jakarta - Penanganan perkara skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai berjalan lamban dan memerlukan langkah luar biasa lintas matra.
ADVERTISEMENT
Pandangan tajam tersebut diungkapkan oleh analis politik sekaligus pengamat militer dari Universitas Nasional Doktor Selamat Ginting.
Pernyataan kritis itu disampaikan saat dirinya berbincang bersama sejarawan Indra J Piliang dalam tayangan podcast Madilog pada kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, 9 November 2026.
Doktor Selamat Ginting mendesak agar proses hukum kasus yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini dapat dituntaskan secara cepat sebelum pergantian tahun.
"Jadi sebelum ayam berkokok 1 Januari 2027 sudah harus selesai," tegas Doktor Selamat Ginting memberikan tenggat waktu penyelesaian kasus tersebut.
Ia menilai tenggat waktu tersebut sangat masuk akal mengingat kejahatan penyadapan kepala negara menyangkut pertahanan dan kedaulatan bangsa yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Dirinya mencontohkan bagaimana negara lain seperti Turki sanggup membongkar dan meringkus jaringan penyadap presiden hanya dalam hitungan hari saja.
"Saya bilang enggak ada lagi alasan untuk tidak menyelesaikan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya," ujar Selamat Ginting.
Selain mendesak percepatan penyelesaian kasus, ia juga menyoroti pola kerja tim bentukan tersangka yang dinilai menyerupai biro khusus rahasia di masa lalu.
"Tim yang dibentuk oleh LSP ini seperti biro khusus biro khususnya PKI dia kemudian bertanggung jawab melapornya kepada siapa berarti ada nih pimpinannya yang terkoneksi dengan Listio Sigit Prabowo," katanya.
Guna mencegah hilangnya jejak aktor intelektual di balik operasi tersebut, ia menyarankan agar penahanan mantan pimpinan kepolisian itu segera dialihkan ke fasilitas militer.
"Listio Sigit Prabowo dipindahkan dari tahanan kepolisian baik itu bareskrim atau Brimop taruh saja di tahanan Guntur tahanan super ekstra ketat mengapa ini penting Bung Indra karena dia berpotensi dibunuh supaya tidak mengatakan siapa yang memerintah dia," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menuntut agar aparat penegak hukum berani memeriksa pihak pengguna akhir dari informasi intelijen tersebut tanpa pandang bulu, termasuk mantan presiden sekalipun.
"Enggak ada yang kebal hukum termasuk mantan presiden pun enggak ada itu kebal hukum sama kok dulu mantan Presiden Soeharto diperiksa juga di Kejaksaan Agung kenapa emang hebatnya Jokowi apa kalau memang ada dugaan dia bagian dari usernya kenapa periksa aja," paparnya.
Menurut analis militer ini, pelibatan unsur Tentara Nasional Indonesia dan badan kontraintelijen melalui peradilan koneksitas adalah kunci utama agar kasus ini tuntas sepenuhnya sebelum tahun 2027 dimulai.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
