Repelita Jakarta - Tokoh aktivis senior kebangsaan sekaligus praktisi medis Dokter Zulkifli S Ekomei melontarkan kritik keras dengan menyebut bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur tidak murni bergulir demi kemaslahatan publik melainkan disinyalir kuat sarat akan penyusupan agenda strategis pihak asing.
Melalui sebuah wawancara eksklusif di kanal Forum Keadilan TV yang disiarkan secara digital pada tanggal 16 Mei 2026 ini, penggugat Undang-Undang IKN tersebut memaparkan kejanggalan dalam tata kelola ketatanegaraan pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait kejelasan status legalitas ibu kota negara.
ADVERTISEMENT
Sikap kritis dan penuh kekhawatiran atas indikasi intervensi kekuatan geopolitik luar dalam megaproyek tersebut diutarakan secara terbuka olehnya melalui penegasan langsung “Ini kepentingan orang lain ini kepentingan negara lain kepentingan negara lain iya karena kita sudah dikuasai setelah Undang-Undang Dasar kita diganti itu semuanya serba liberal ini ngeri ini kalau generasi muda tidak tahu ini tentang masa depan bangsa kita makin ngeri saya,” di hadapan pemirsa.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya komparasi data lapangan dari rekan purnawirawan militer yang dikirim langsung ke lokasi otoritas guna membuktikan bahwa status kepemilikan agraria di wilayah tersebut saat ini kondisinya masih berada dalam sengketa hukum yang belum tuntas.
Ketiadaan transparansi serta audit komprehensif terhadap pos pembelanjaan sirkulasi anggaran negara dalam pengerjaan proyek tersebut dikritik secara tajam olehnya lewat ucapan “Status tanahnya masih bermasalah semua loh berarti kan anu ini apa ya gegabah lah ngawurlah ber saya ngawur ini sudah ngawur enggak bisa mengelola negara dengan cara ngawur begini terus kalau sudah ngomong korupsi saya paling emosi saya lihat ke kehidupan rakyat kita seperti apa korupsinya kayak begitu saya tahu ini nak gak ada yang audit ini pengeluaran anggarannya enggak ada,” dengan nada emosional.
Dirinya berargumen bahwa momentum yuridis pascakeluarnya vonis sidang Mahkamah Konstitusi sejatinya menjadi batu ujian krusial bagi kredibilitas Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah keberlanjutan kepemimpinan kabinet saat ini.
Kepala Negara dituntut untuk berani mengambil pilihan rasional antara menunaikan kesepakatan politik masa lalu dengan pendahulunya atau menepati sumpah jabatan tertinggi demi menyelamatkan kedaulatan ekonomi masyarakat dari ancaman kebangkrutan struktural.
Dilema politik serta taruhan martabat kekuasaan yang kini tengah dihadapi oleh sang presiden diuraikan secara mendalam oleh sang aktivis melalui kalimat “Tapi kan sudah ada komitmen Pak Prabowo kepada presiden sebelumnya untuk tetap melanjutkan IKI buat saya lebih penting mana komitmen dia dengan rakyat pemilihnya dengan komitmen dia dengan mantan presidennya kan itu masa lalu ini yang saya terus terang harus ini taruan besar ini buat buat Presiden Prabowo mau mana yang dipilih demi kepentingan bangsanya atau kepentingan mantan presiden ini,” sebagai bahan refleksi.
Ketika didesak mengenai proyeksi masa depan dari nasib regulasi pemindahan pusat pemerintahan, ia menyatakan bahwa nasib akhir IKN sepenuhnya berada pada rasionalitas berpikir jajaran eksekutif tertinggi dalam menerbitkan legalitas formal.
Dirinya memperingatkan adanya risiko konsekuensi kerugian multisektoral yang masif apabila Keputusan Presiden atau Kepres penonaktifan Jakarta dipaksakan keluar tanpa melalui perhitungan matang.
Pandangan intuitif serta kalkulasi sosiologis mengenai kepastian hukum penerbitan draf regulasi tersebut disimpulkan secara telak olehnya lewat kalimat penutup “Di era Prabowo Gibran Kepres pemindahan ibu kota ke IKN akan keluar atau tidak kalau waras tidak keluar,” sebagai akhir ulasannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
