Repelita Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, mendadak menjadi pusat perhatian publik usai menyatakan penolakan tegas untuk mundur dari posisinya.
Sikap kontroversial tersebut ditunjukkannya secara langsung tatkala mengikuti agenda Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Senin 28 September 2026.
ADVERTISEMENT
Perseteruan verbal di gedung parlemen tersebut bermula ketika legislator menyoroti temuan klaster bangunan mewah berstandar apartemen di dalam area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Cibinong, Jawa Barat.
Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yanuar Arif Wibowo, mencecar pimpinan tertinggi pemasyarakatan itu terkait komitmen perbaikan tata kelola rutan.
Yanuar Arif Wibowo melontarkan pertanyaan keras mengenai keseriusan sang direktur jenderal dalam membersihkan praktik kotor, termasuk dugaan tindak pidana suap dan pemerasan yang melibatkan oknum petugas.
Politisi tersebut menyampaikan teguran keras secara terbuka dengan melontarkan pernyataan, Kalau lapas, petugas-petugasnya dengan proses investigasi ini diberikan sanksi, bukan hanya penonaktifan, bahkan kalau terbukti secara nyata bahwa itu dilakukan oleh petugas, bukan hanya dinonaktifkan, Pak, tapi diberhentikan.
Desakan agar aparat penegak hukum memproses tuntas segala bentuk pelanggaran di dalam penjara turut disuarakan tanpa kompromi oleh sang wakil rakyat.
Yanuar Arif Wibowo menegaskan kembali peringatannya dengan pernyataan, Kalau ada unsur pidananya di dalam proses dengan warga binaan ini, entah suap-menyuap, entah pemerasan, ini juga harus diproses. Ini Pak Dirjen masih sanggup enggak, Pak, ngurus ini nih, Pak?
Mendapatkan pertanyaan menohok yang menguji kapasitas kepemimpinannya, Mashudi langsung merespons dengan teriakan jawaban singkat bernada penuh keyakinan.
Dirjen Pemasyarakatan tersebut membalas cecaran legislator dengan meneriakkan kata, Masih.
Menanggapi jawaban singkat tersebut, Yanuar Arif Wibowo langsung melayangkan peringatan telanjang dada agar pejabat tinggi kepolisian purnawirawan itu memilih mundur jika merasa sudah tidak sanggup mengemban beban tugas.
Peringatan tegas tersebut disampaikan dengan penegasan, Kalau Bapak enggak sanggup, Bapak mundur juga. Semua ini di dalam pengawasan Pak Dirjen.
Suasana rapat semakin memanas tatkala anggota dewan menyoroti kebijakan mutasi internal yang dianggap janggal karena mempromosikan pejabat yang sebelumnya bermasalah.
Sorotan tajam tersebut diarahkan pada penempatan seorang pejabat berinisial Yosep yang sebelumnya bertugas di rutan narkoba ketika terjadi insiden pelarian narapidana.
Kebijakan rotasi jabatan yang dinilai tidak selektif itu memicu kecurigaan bahwa sistem promosi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berpotensi disalahgunakan.
Polemik fasilitas mewah di Lapas Cibinong sendiri bermula dari kegiatan inspeksi mendadak lanjutan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia pada Rabu 23 September 2026.
Tim pengawas pelayanan publik menemukan lebih dari sepuluh bangunan mirip apartemen di bagian belakang lapas yang dilengkapi berbagai perabotan rumah tangga lengkap.
Kendati pihak kementerian sempat memberikan bantahan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah dinas pejabat, tekanan publik dan parlemen agar pembersihan birokrasi dilakukan secara total terus mengalir deras. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
