Repelita [Jakarta] - Perbincangan mengenai dokumen kelulusan akademik kini bertransformasi menjadi fenomena sosial yang menyita perhatian luas di tengah masyarakat.
Isu tersebut mengingatkan publik pada polemik berkepanjangan yang melibatkan mantan pemimpin negara terdahulu di ranah hukum.
ADVERTISEMENT
Situasi serupa kini kembali berulang ketika giliran dokumen pendidikan tokoh wakil kepala pemerintahan yang dipertanyakan oleh berbagai elemen masyarakat.
Suasana kawasan jalan protokol ibu kota mendadak berubah riuh ketika sekelompok massa menggelar aksi unjuk rasa di dekat pusat kekuasaan.
Kehadiran para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat di kawasan Menteng membawa tuntutan spesifik terkait transparansi berkas kelulusan.
"Kami tidak akan menuntut apa-apa. Tapi kami hanya minta, tunjukin dong ijazahnya. Jangan sampai nanti ada ijazah gaib jilid dua," ucap Presidium Aliansi Rakyat Menggugat, Menu Wulandari, saat memberikan keterangan di lokasi unjuk rasa pada Selasa 28 Juli 2026.
Sejumlah figur publik yang kerap diasosiasikan dengan gerakan penelusuran dokumen serupa turut hadir meramaikan barisan massa aksi.
"Kami tetap bersama di dalam memperjuangkan kepalsuan dari ijazah Jokowi dan ijazah Gibran," kata Roy Suryo dalam kesempatan yang sama.
Barisan aparat kepolisian langsung bergerak melakukan penyekatan ketat guna mencegah massa merangsek mendekati gerbang utama kantor pemerintahan.
Situasi di lokasi sempat memanas tatkala petugas kepolisian berupaya mengamankan perangkat pengeras suara milik peserta aksi unjuk rasa.
Aksi saling dorong antara massa demonstran dan barisan petugas pengamanan tak terhindarkan di tengah ketatnya penjagaan aparat kepolisian.
Rangkaian unjuk rasa tersebut berlangsung di tengah gelombang demonstrasi yang mengangkat tema ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara.
Riwayat pendidikan formal sang tokoh kembali diungkit, mulai dari institusi sekolah menengah di luar negeri hingga proses penyetaraan gelar akademiknya.
Hingga saat ini, pihak otoritas istana terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai aksi unjuk rasa maupun tuntutan dokumen yang disuarakan publik.
Refleksi atas fenomena sosial tersebut turut dicatat oleh pemerhati masalah publik sekaligus mantan wartawan, Rosadi Jamani.
Melalui ulasannya, Rosadi Jamani memotret bagaimana polemik dokumen kelulusan menjelma menjadi narasi berulang yang tak kunjung menemukan titik akhir di ruang publik.
Pandangan kritis tersebut ditutup dengan sebuah dialog satire yang menyoroti motif di balik maraknya aksi demonstrasi massa di ibu kota.
“Bang, yang demo begitu ada ndak amplopnya?” tanya seseorang dalam catatan tersebut.
“Tak tahu juga sih, wak. Lihat penampilan mereka, kayaknya orang berduit semua yang demo,” jawab Rosadi Jamani menutup ulasannya(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
