Repelita Jakarta - Profesor Connie Rahakundini Bakrie menegaskan bahwa kritik akademisi terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh dianggap sebagai upaya mencari jabatan.
Pernyataan itu disampaikan dalam siniar di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang tayang Selasa, 27 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Menurut Connie, di negara maju kebijakan publik selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan.
Ia menekankan substansi kritik dari kalangan akademisi harus didengar oleh para pemangku kebijakan.
"Kebijakan itu kalau di negara maju, basisnya ilmu pengetahuan. Nah, tapi jangan hanya gara-gara Rocky Gerung, akademisi mengkritik bertujuan untuk cari jabatan," kata Connie Rahakundini Bakrie.
Ia menepis anggapan miring yang menilai gerakan para akademisi hanya ingin melakukan seruan moral demi kepentingan pribadi.
Connie merupakan salah satu inisiator surat terbuka bertajuk Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional.
Surat tersebut diterbitkan Senin, 19 Oktober 2026, dan ditandatangani sekitar 150 guru besar.
Isi surat meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara sukarela.
Surat ditujukan langsung kepada Gibran dengan tembusan kepada Presiden Prabowo Subianto serta mantan Presiden Joko Widodo.
Selain Connie, draf surat diinisiasi oleh sejumlah tokoh akademisi yang tergabung dalam Forum Guru Besar Indonesia.
Di antaranya terdapat Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Ryaas Rasyid, dan Prof. Fathul Wahid.
Connie menekankan langkah ini merupakan bentuk kontribusi intelektual dan tanggung jawab moral akademisi.
Ia juga mengunggah dokumen surat tersebut melalui akun Instagram pribadinya.
Connie khawatir jika surat terbuka itu tidak ditanggapi, kepercayaan rakyat terhadap institusi negara bisa semakin menurun.
“Kepercayaan itu tidak pernah bisa diperintah. Trust itu dibangun dan dijaga, jadi tidak bisa by order, tidak bisa sistem komando,” ujarnya.
Pernyataan Connie disampaikan sebagai pandangan pribadi dan tidak mewakili seluruh penanda tangan surat.
Ia mengingatkan ilmu pengetahuan harus menjadi landasan penting dalam setiap pengambilan keputusan negara.
(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
