Repelita Jakarta - Dinamika bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka terus bergulir menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor pada Sabtu (14/11/2026).
ADVERTISEMENT
Sikap resmi partai politik serta peluang sejumlah tokoh mulai dari Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, hingga Muhaimin Iskandar dibedah dalam dialog di kanal YouTube KompasTV bersama Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, dan pengamat politik Universitas Nasional Selamat Ginting.
Dalam diskusi tersebut, Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa Partai Demokrat telah memutuskan untuk tidak menyodorkan nama kader termasuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono setelah berkonsultasi langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil demi menjaga suasana politik tetap kondusif, menghormati hak prerogatif presiden dalam mengusulkan kandidat, serta membiarkan AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur.
"Kami memilih hari ini Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden, kami ulangi lagi Demokrat memilih untuk tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden, jadi kami menyerahkan proses pengusulan sepenuhnya kepada Bapak Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar Herzaky Mahendra Putra.
Sementara itu, Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menanggapi mencuatnya nama Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai jalan kompromi politik dengan memastikan usulan tersebut bukan berasal dari partainya.
Guntur menekankan bahwa sesuai hasil kongres terakhir, PDIP tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang dan merujuk pada Undang-Undang MD3 bahwa pihak yang berhak mengusulkan pengisi kekosongan adalah partai pengusung pada Pilpres 2024.
"Posisi PD Perjuangan sampai saat ini hasil dari kongres yang terakhir berada di luar pemerintahan, kami mengemban politik penyeimbang di luar pemerintahan eksekutif, jadi lebih kita ke fokus ke kriteria aja Mas, kriteria jangan sampai konstitusi lagi diakali syarat diakali," kata Guntur Romli.
Dari sudut pandang pengamat, akademisi Universitas Nasional Selamat Ginting menilai sikap partai koalisi yang menahan diri untuk tidak menyodorkan nama merupakan bentuk penghormatan terhadap otoritas presiden sekaligus upaya menghindari persaingan terbuka antar-elite.
Menurut Selamat Ginting, figur pendamping kepala negara ke depan wajib memiliki loyalitas tinggi, kemampuan mengonsolidasikan kekuatan politik, kapasitas manajerial pemerintahan, serta legitimasi konstitusional yang kuat agar tidak menjadi pusat kekuasaan tandingan menjelang Pemilu 2029.
"Yang menarik adalah Presiden mengajukan dua nama bukan satu sehingga MPR kemudian memilih di antara keduanya, dengan demikian proses ini juga memberikan ruang bagi MPR untuk bisa mengambil keputusan bukan sekedar mengesahkan atau menjadi alat stempel kehendak presiden," jelas Selamat Ginting(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
