Repelita Jakarta - Kebocoran rekaman pernyataan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengenai skenario percepatan pemilihan umum 2029 memicu kegaduhan politik di tanah air.
ADVERTISEMENT
Pernyataan kontroversial yang sempat disinggung di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta forum tertutup relawan tersebut kini mengundang spekulasi luas.
Melalui tayangan diskusi eksklusif di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored bersama pengamat politik Adi Prayitno, Budi Arie akhirnya buka suara membeberkan konteks ucapannya.
Ia menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan pemilu digelar lebih cepat dari jadwal normal berawal dari pembacaan situasi sosial politik yang dinilainya mengalami anomali.
"Saya sampaikan ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Belum tentu kita mau, tapi kalau terjadi percepatan bagaimana? Kita harus siap dengan semua kemungkinan," ungkap Budi Arie.
Ketua Umum Projo ini menegaskan bahwa dirinya menggunakan istilah patahan sejarah untuk menggambarkan kondisi gejolak masyarakat yang tidak bisa lagi dihadapi dengan skenario biasa.
"Kita sebagai insan politik melihat dinamika dan perang masyarakat harus jeli. Kita melihat ada beberapa anomali di sini, ditunjukkan oleh lembaga survei dan keluhan masyarakat. Jika tidak ingin nasib demokrasi kita bermasalah, harus ada langkah evaluasi dan perbaikan signifikan," ujar Budi Arie.
Menurut dia, opsi percepatan pesta demokrasi merupakan langkah konstitusional yang patut disiapkan sebagai jalan keluar apabila terjadi kebuntuan politik ekstrem di tengah jalan.
"Politik itu art of possibility. Kita membicarakan skenario A, B, C. Jika terjadi sesuatu yang tidak bisa di-manage, solusinya adalah pemilu dipercepat. Itu jalan demokrasi dan konstitusi," tegasnya.
Merespons bocornya skenario tersebut, pengamat politik Adi Prayitno menduga rekaman forum internal itu sengaja dilepas ke ruang publik akibat adanya sumbatan komunikasi dengan Istana.
"Jangan-jangan ini adalah bocoran yang disengaja. Ada sumbatan komunikasi yang tidak sampai, sehingga menggunakan cara-cara ekstrem untuk memberikan feedback," ujar Adi Prayitno.
Adi menilai wacana yang dilontarkan figur sentral lingkaran Joko Widodo tersebut menandai munculnya fenomena oposisi dari dalam tubuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Di zaman Pak SBY dulu ada istilah oposisi dari dalam. Ketika partai koalisi menolak kebijakan pemerintah. Nah, pernyataan Bang Budi Arie ini adalah fenomena oposisi dari dalam. Projo itu bagian dari Pak Jokowi, Pak Jokowi adalah Gibran, dan Gibran adalah bagian dari pemerintahan hari ini. Tapi tiba-tiba speak up soal retakan sejarah," tegas Adi.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem presidensialisme, kepala negara terpilih tidak bisa dilengserkan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana tercermin dalam survei Juli 2026 di mana 67 persen warga menolak pemakzulan di tengah periode.
"Dalam sistem presidensial, presiden terpilih itu haram hukumnya diturunkan di tengah jalan. Kalaupun kecewa, tunggu 5 tahun untuk mengganti. Itu logikanya," kata Adi.
Menanggapi kritik tersebut, Budi Arie berdalih bahwa sikap vokalnya lahir dari tanggung jawab moral sebagai pendukung awal yang menerima banyak keluhan rakyat terkait program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis.
"Saya ini pendukung pemerintahan ini dari awal. Yang lain belum dukung, kita sudah dukung. Jadi kita punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan. Rakyat punya harapan besar, tapi disuguhi berbagai permasalahan," ujarnya.
Di penghujung diskusi, Adi Prayitno turut mengulas proyeksi langkah politik Joko Widodo ke depan yang dikabarkan akan menakhodai Partai Solidaritas Indonesia demi mengamankan kekuatan politik mandiri bersama Gibran.
"Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi harus membangun faksi dan kekuatan politik sendiri. Kartu besarnya saat ini adalah PSI dan Gibran," tutur Adi.
Sementara itu, Budi Arie memilih bersikap diplomatis saat ditanya mengenai peluang dirinya ikut bergabung menempati kursi strategis di dalam kepengurusan partai tersebut.
"Saya bukan anggota partai. Kalau diminta Pak Jokowi, ya bersedia. Tapi kalau perintah, itu beda," pungkas Budi Arie.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
