Repelita Jakarta - Periode pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo sepanjang tahun 2014 hingga 2024 disebut-sebut sebagai masa kelam dalam perjalanan perekonomian Republik Indonesia.
Pasalnya, rentang waktu sepuluh tahun tersebut dinilai telah menghasilkan kemiskinan yang bersifat struktural dan dampaknya masih terasa hingga saat ini.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, dalam acara peluncuran sekaligus diskusi buku yang berjudul "Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia: Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi".
Acara tersebut berlangsung dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube Satu Visi Utama pada hari Minggu, tanggal 26 April 2026.
“Jadi dalam sepuluh tahun terakhir, Jokowi berhasil melakukan kemiskinan secara struktural, sehingga orang nggak punya harapan dan satu-satunya harapan yang tersisa adalah kerja di dapur MBG, jadi manajer dan personalia Kopdes Merah Putih atau menjadi Vigilante Group,” ucap Bhima dengan nada kritis.
Sebelum melontarkan pernyataan tersebut, Bhima terlebih dahulu mengurai berbagai kebijakan peninggalan era Jokowi yang dinilainya justru semakin membuat kemiskinan terjadi secara masif dan meluas.
Dua kebijakan utama yang menjadi sorotan tajamnya adalah program hilirisasi serta pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang kontroversial.
“Berapa upah buruh era Jokowi gara-gara Omnibus Law Cipta Kerja? Anjlok! Kenaikannya 1 persen, 2 persen, tapi ada orang yang super kaya yang kekayaannya naik 71 persen rata-rata kekayaannya,” ungkap dia dengan nada geram.
Lebih lanjut, Bhima juga menyoroti bagaimana kebijakan-kebijakan Jokowi terus menerus memperkaya segelintir konglomerat di tanah air.
Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2016, Jokowi pernah mengeluarkan kebijakan pemberian tax holiday atau pembebasan pajak bagi para konglomerat.
Kebijakan tersebut dinilainya semakin memperlebar jurang ketimpangan ekonomi yang sudah sangat tinggi antara si kaya dan si miskin.
“Jadi ini adalah hasil dari ketimpangan yang diciptakan (Jokowi) di sektor-sektor yang diberikan, 20 tahun nggak usah bayar pajak. Tax holiday, tax allowance, tax incentive. Sehingga belanja pajak kita atau uang yang tidak dipungut pajak itu nilainya berapa? Rp580 triliun per tahunnya, kebuang gitu aja,” tandas Bhima di akhir pernyataannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
