Repelita [Jakarta] - Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan Bhima Yudhistira menegaskan bahwa masyarakat tidak lagi dapat menaruh harapan kepada jajaran pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bhima yang juga menjabat Direktur Eksekutif Celios saat menghadiri Roadshow Ketimpangan di Kopi Aspirasi Makassar hasil kolaborasi bersama Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah.
ADVERTISEMENT
Sikap kritis tersebut mencetus usai aktivis lingkungan Rammang-Rammang Maros Iwan Dento memaparkan kemandirian warga dalam mengelola pangan serta energi tanpa bantuan negara.
"Kesalahan terbesar hari ini berharap pada pemerintah," kata Iwan.
Bhima yang menjadi pembicara dalam forum diskusi tersebut langsung menyetujui pandangan sang aktivis lingkungan.
"Berharap pemerintah kesalahan terbesar, saya setuju," kata Bhima.
Ekonom tersebut mengamati bahwa jajaran eksekutif saat ini sejatinya mengalami krisis kepercayaan diri akibat merosotnya tingkat kepuasan publik berdasarkan hasil survei.
"Bertingkat semaunya juga mereka tidak PD," ujar Bhima.
Ia menambahkan bahwa peran lembaga legislatif juga sudah tumpul lantaran mayoritas kekuatan politik di DPR telah menyatu dalam satu lingkaran kekuasaan.
"Berharap pada DPR, mereka juga semuanya tekonsolidasi," terangnya.
Kondisi hampa oposisi tersebut lantas melahirkan gerakan alternatif berupa pembentukan struktur pemerintahan tandingan.
"Makanya bikin kabinet bayangan kan. Saking frustasinya tidak ada oposisi," imbuh Bhima.
Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan Feri Amsari membeberkan asal-usul pembentukan tim oposisi independen tersebut melalui tayangan podcast Mahfud MD Official.
Pakar hukum tata negara itu menceritakan bahwa gagasan tersebut bermula dari keresahan atas pergeseran sistem presidensial yang kian kental beraroma parlementer.
"Awal mulanya sih sebenarnya nggak sengaja. Karena keresahan, kita yang belajar hukum tata negara. Kok sistem presidensial aroma parlementernya mulai kental keras," ungkap Feri.
Feri menyoroti dinamika hubungan antar pejabat tinggi negara yang dipandang tidak lazim dalam kaidah tata pemerintahan presidensial murni.
"Misalnya ada menteri yang melapor wakil Ketua DPR, Wakil Ketua DPR melapor pada presiden, Wakil Ketua DPR tiba-tiba menunggu kabinet ketika dilantik, diumumkan di samping presiden," papar Feri.
Pola relasi kekuasaan tersebut menginspirasi lahirnya konsep kelompok penyeimbang yang berisikan lima belas tokoh akademisi serta aktivis.
"Kepikiran kita, asik juga kali ya kalau ada kabinet bayangan yang teorinya itu antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah kalau ada Menteri Keuangan maka ada oposisi menteri bayangan keuangannya, begitu seterusnya," jelasnya.
Tim tandingan ini bertugas membayangi jalannya roda kementerian resmi sekaligus menguji kelayakan para menteri di hadapan publik.
"Kalau ada menteri yang tidak mumpuni bisa habis dan dipermalukan di depan publik dia," terangnya.
Langkah ini diharapkan dapat menyadarkan publik bahwa kursi kementerian tidak boleh ditempati oleh figur yang minim kompetensi teknis.
"Kita mau semacam kritik, kalau Anda ngawur jalankan sistem presidensial, kami kasih tau apa yang sebenarnya," imbuhnya.
Ia menekankan bahwa konsep penyeimbang ini disiapkan untuk meluruskan tatanan ketatanegaraan tanpa merusak prinsip dasar bernegara.
"Kalau Anda mau menerapkan parlementer, begini modelnya harusnya. Tanpa menghilangkan nilai-nilai," sambungnya.
Feri menutup penjelasannya dengan menegaskan komitmen kelompoknya dalam melancarkan kritik konstruktif demi pembenahan sistem presidensial secara murni dan konsekuen.
"Kalau memang balik ke rumusan kita, bahwa kita mau menjalankan sistem presidensial secara murni dan konsekuen, harus siap dengan konsekuensinya," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
