Repelita Jakarta - Kehadiran pusat pemeliharaan teknis kedirgantaraan barat di yurisdiksi Jawa Barat disinyalir menjadi strategi geopolitik untuk membangun infrastruktur pertahanan terselubung berskala internasional.
Otoritas pengamat luar negeri mewanti-wanti adanya potensi pengalihan fungsi fasilitas sipil tersebut setelah pemerintah dikabarkan menyetujui izin operasional perbaikan armada udara taktis milik Washington.
ADVERTISEMENT
“Kita sudah akan menerima di Kertajati, calon untuk menjadi pangkalan Amerika Serikat, kita kan tidak senaif itu,” kata Suzie dikutip dari YouTube Nusantara TV, Jumat (22/5/2026).
Langkah ekspansi fasilitas logistik ini dipandang sebagai upaya penyiapan benteng pertahanan guna membendung laju klaim teritorial maritim dari kekuatan raksasa Asia Timur di kawasan regional.
“Maksudnya kalau misalnya sampai China merangsek untuk mengambil semua berdasarkan nine dash line, dia sudah menyiapkan kekuatan yang akan menghantam mereka. Mungkin di Natuna, mungkin di Kertajati,” jelasnya.
Penempatan pusat logistik suku cadang tersebut diprediksi akan mengalami eskalasi wewenang operasional secara bertahap hingga bertransformasi penuh menjadi basis pertahanan komando militer luar negeri.
“Mula-mulanya sih billing gampanglah kita bikin onderdil-onderil di situ, supaya pesawat Amerika fine. Tapi lama-lama melebar, coba aja,” terangnya.
Indikasi pengalihan fokus logistik pertahanan ke kawasan Asia Tenggara ini menguat seiring dengan potensi penyusutan kendali kepemilikan beberapa pos militer utama milik Pentagon di kawasan Timur Tengah.
“Mereka kan akan kehilangan pangkalan di Timur Tengah ya,“ tambahnya.
Perebutan pengaruh antara dua negara adidaya tersebut diperkirakan bakal memicu ketegangan baru di wilayah perairan utara Indonesia menyusul adanya klausul tata kelola bersama yang rawan konflik.
“Nanti kan rebutan Natuna, dengan memorandum of understanding yang mengatakan, ini adalah wilayah yang akan dikelola bersama,” paparnya.
Konsep pengelolaan bersama pada area perbatasan laut yang sedang bersengketa dinilai tidak rasional karena bertentangan dengan prinsip penegakan kedaulatan hukum internasional secara mutlak.
“Padahal nggak ada, satu wilayah yang berkonflik itu dikelola bersama,” tambah Suzie.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
