Berita, Nasional

Bareskrim Polri Periksa 59 Saksi dan Geledah Posko Cipete Terkait Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Repelita.net

19 November 2026 20:59 WIB • 117 view

Bareskrim Polri Periksa 59 Saksi dan Geledah Posko Cipete Terkait Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Subianto
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Tim penyidik Bareskrim Polri terus mengintensifkan pengumpulan barang bukti serta pemeriksaan puluhan saksi guna mengusut dugaan tindak pidana makar di balik perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

ADVERTISEMENT

Perkembangan signifikan penanganan kasus keamanan negara tersebut disiarkan secara langsung melalui program Breaking News di kanal YouTube KompasTV pada Kamis, 19 November 2026.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa selama satu pekan terakhir sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026, penyidik telah memeriksa sedikitnya lima puluh sembilan orang saksi serta menggeledah sejumlah lokasi.

Salah satu lokasi yang digeledah penyidik adalah sebuah kediaman di Jalan Saidi I, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga kuat dijadikan posko oleh salah satu tersangka berinisial Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

"Pembuktian terhadap kejahatan terhadap keamanan negara khususnya tindak pidana makar tentu tidaklah sederhana, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan yang kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan, tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti karena ini adalah kejahatan serius," kata Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro.

Ia menambahkan bahwa penyidik juga menggelar perkara secara internal dengan menggandeng Biro Wassidik, Divisi Propam, Itwasum, Komisi Kepolisian Nasional, serta para ahli guna menjamin proses penyidikan berjalan prosedural tanpa unsur subjektivitas sebelum melakukan ekspos maraton bersama Kejaksaan Agung pada keesokan harinya.

Sementara itu, dalam penegakan disiplin internal kepolisian, dua dari empat perwira tinggi tersangka penyadapan ilegal yakni Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Arisonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, sedangkan sidang kode etik bagi Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Menanggapi arah penyidikan tersebut, Direktur Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib menilai bahwa apabila Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menfokuskan pengusutan pada pasal makar, maka pemeriksaan forensik digital terhadap catatan panggilan serta gawai para tersangka pasti akan membuka keterlibatan aktor lain di luar sindikasi empat jenderal tersebut.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengingatkan bahwa gelar perkara bersama kejaksaan merupakan tahapan krusial untuk menguji pemenuhan unsur niat jahat dan permulaan pelaksanaan dalam tindak pidana makar.

"Justru yang harus dikejar itu lebih ke atas ya, misalnya hasil-hasil sadapan itu diajukan ke mana, diserahkan ke mana, apakah benar seorang Kapolri dalam hal ini Pak Sigit misalnya ketika itu benar-benar pengguna akhirnya atau ada pengguna akhir lain, ini yang rasanya jauh lebih krusial," ujar Usman Hamid.

Usman juga menekankan bahwa penyelesaian sanksi etik dan pelepasan atribut kepangkatan terhadap para perwira tinggi tersebut menjadi langkah strategis untuk menghilangkan beban psikologis penyidik dalam mengungkap aktor intelektual di balik layar sekaligus menjadi momentum evaluasi agar praktik penyadapan di masa mendatang selalu berada di bawah kontrol pengadilan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung