Repelita Jakarta - Menjelang genap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyoroti masalah ketenagakerjaan yang masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Organisasi pekerja tersebut menilai bahwa persoalan ini menuntut perhatian yang sangat serius dari jajaran pemerintah pusat demi masa depan angkatan kerja nasional.
ADVERTISEMENT
Pimpinan pusat organisasi tersebut menyampaikan bahwa tolak ukur kemajuan pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada angka pertumbuhan ekonomi semata.
Faktor yang jauh lebih krusial adalah jaminan bahwa ekspansi ekonomi benar-benar mampu melahirkan jenis pekerjaan yang layak dan berstatus formal.
Selain itu, pekerjaan tersebut harus produktif serta memberikan kepastian hukum beserta perlindungan jaminan sosial yang memadai bagi setiap buruh.
Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat,SE mengutarakan pandangannya bahwa tolok ukur kaum pekerja bukan terletak pada besaran angka statistik makro ekonomi.
Menurutnya, substansi utama yang harus dijawab adalah karakteristik dari lapangan pekerjaan yang berhasil diciptakan oleh negara setiap tahunnya.
Pihaknya mempertanyakan apakah lapangan kerja baru tersebut memberikan upah pantas, jaminan kepastian masa depan, serta perlindungan menyeluruh.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Februari 2026, jumlah pekerja informal tercatat mencapai sekitar delapan puluh tujuh juta jiwa.
Sementara itu, warga yang terserap di sektor formal baru berada di kisaran angka hampir enam puluh juta orang pekerja aktif.
Statistik tersebut memperlihatkan fakta nyata bahwa dominasi sektor informal masih sangat kuat menguasai struktur ketenagakerjaan di tanah air.
Mirah mengingatkan agar kondisi rentan ini segera disikapi secara mendalam oleh para pemangku kebijakan pemegang kendali pemerintahan.
Masyarakat pekerja mungkin terlihat sibuk mencari nafkah setiap hari, namun mereka berada dalam kubangan kerentanan ekonomi yang tinggi.
Mereka menjalani hari-hari tanpa kepastian masa depan karier serta tanpa payung perlindungan sosial yang layak dari pemberi kerja.
Bekerja keras setiap hari ternyata belum tentu otomatis membawa taraf hidup keluarga pekerja masuk ke dalam kategori sejahtera.
Pemerintah pusat didesak segera mengubah orientasi kebijakan dari sekadar mencetak angka kuantitas kerja menuju penciptaan kualitas kerja.
Langkah hilirisasi industri dan penanaman modal asing maupun domestik perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan serapan tenaga kerja.
Setiap proyek strategis nasional wajib diukur keberhasilannya melalui jumlah lapangan kerja berkualitas yang berhasil disediakan bagi rakyat.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia lokal harus berjalan beriringan dengan masuknya arus investasi raksasa ke berbagai daerah.
Pertumbuhan angka makro ekonomi nasional wajib memunculkan dampak positif yang langsung dirasakan oleh kesejahteraan kaum buruh.
Perhatian khusus juga harus diarahkan kepada gelombang besar Generasi Z yang mulai memadati bursa pencari kerja tahun ini.
Tantangan utama kelompok muda tersebut bukan sekadar sempitnya ketersediaan lowongan pekerjaan di berbagai sektor industri.
Akan tetapi, mereka harus menghadapi pergeseran karakter dunia kerja yang bergerak sangat agresif akibat penetrasi teknologi digital.
Otomatisasi mesin serta adopsi kecerdasan buatan atau AI mengubah lanskap industri konvensional dalam tempo yang sangat singkat.
Pemerintah diingatkan agar tidak terburu-buru melabeli generasi muda sebagai kelompok yang kurang kompeten dalam menghadapi persaingan global.
Akar masalah yang sebenarnya terletak pada perlunya adaptasi sistemik yang harus dimulai jauh hari sebelum mereka lulus sekolah.
Kurikulum pendidikan nasional dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dinilai mendesak untuk segera direvisi secara menyeluruh.
Muatan teknologi informasi serta pemanfaatan kecerdasan buatan wajib diintegrasikan ke dalam materi belajar mengajar secara bertahap.
Para pelajar tidak boleh hanya dicekoki teori akademik, melainkan harus dilibatkan langsung dalam praktik pemanfaatan teknologi modern.
Pengalaman nyata menggunakan perangkat digital akan melatih mereka memecahkan masalah riil di tengah masyarakat masa depan.
Orientasi sekolah harus bergeser dari sekadar mengejar selembar ijazah formal menuju pencapaian kompetensi keahlian yang aplikatif.
Pendidikan vokasi serta program sertifikasi profesi harus diposisikan sebagai fondasi penguat, bukan sekadar penambal masalah lulusan.
Sinergi antara institusi pendidikan, dunia usaha, dan industri kreatif harus terjalin erat agar lulusan terserap pasar secara optimal.
Di sisi lain, beban peningkatan keterampilan tidak boleh sepenuhnya ditimpakan kepada pundak generasi muda tanpa dukungan negara.
Negara tetap memegang tanggung jawab mutlak menyediakan ekosistem ekonomi makro yang ramah terhadap penyerapan tenaga kerja formal.
Jangan sampai pemuda-pemudi negeri ini memiliki kecakapan teknologi tinggi namun hanya berakhir di sektor pekerjaan informal bergaji rendah.
Memasuki tahun ketiga kepemimpinan Presiden Prabowo, ASPIRASI merumuskan tujuh butir agenda mendesak bagi arah pembangunan nasional.
- Pemerintah diminta memperbanyak ketersediaan lapangan kerja formal yang memenuhi standar kelayakan hidup layak bagi pekerja.
- Peningkatan kualitas upah minimum dan jaminan kesejahteraan sosial harus menjadi prioritas kebijakan ketenagakerjaan nasional.
- Perluasan cakupan jaminan sosial wajib mencakup seluruh lapisan masyarakat termasuk para pekerja di sektor informal.
- Perlindungan hukum bagi buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat digitalisasi harus diperkuat secara nyata.
- Pembaruan kurikulum pendidikan berbasis teknologi digital dan kecerdasan buatan wajib diterapkan secara merata di semua jenjang.
- Penguatan ekosistem kemitraan antara dunia pendidikan formal dan sektor industri strategis harus terus diakselerasi.
- Jaminan bahwa setiap arus investasi dan hilirisasi industri berbuah manis bagi penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Pemerintahan saat ini diharapkan konsisten menjaga keseimbangan antara target pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Keberhasilan pembangunan nasional diukur dari senyum keluarga pekerja yang menikmati kepastian hidup dan pendidikan berkualitas.
Bonus demografi yang dimiliki bangsa Indonesia tidak boleh berubah wujud menjadi bencana sosial berupa jutaan pengangguran muda.
Negara wajib menyiapkan jaring pengaman dan lapangan pekerjaan memadai agar masa depan generasi penerus tetap terjaga dengan baik. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
