Repelita [Jakarta] - Aksi siaran langsung media sosial seorang aparatur sipil negara Pemkab Bandung Barat berujung pada proses pemeriksaan disiplin secara intensif.
Aktivitas daring tersebut berubah menjadi masalah hukum menyusul obrolan seputar komisi satu persen yang terekam jelas dalam rekaman video.
ADVERTISEMENT
Pegawai berinisial IYP yang berstatus PPPK Paruh Waktu di Dinas PUTR tersebut kedapatan melakukan siaran saat waktu kedinasan.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail memberikan sinyal sanksi pemutusan hubungan kerja jika temuan lapangan mengindikasikan pelanggaran berat.
“Kalau memang terjadi pelanggaran berat, kita akan memutuskan kontrak,” kata Jeje di RSUD Cikalongwetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (10/8/2026).
Pemeriksaan kini berfokus pada pembuktian keterlibatan obrolan komisi uang dengan wewenang pekerjaan yang bersangkutan.
Inspektorat Kabupaten Bandung Barat ditugaskan mengusut detail waktu siaran hingga kebenaran motif pembicaraan uang jasa tersebut.
“Ada potensi melanggar kode etik, saya perintahkan inspektorat untuk memeriksa lebih mendalam, sementara tadi pagi sudah diperiksa,” ungkapnya.
Perhatian atas kasus etik ini memicu respons Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang langsung berkomunikasi dengan jajaran pemerintah daerah.
Jeje mengonfirmasi adanya sambungan telepon dari Gubernur guna memastikan tindakan tegas segera direalisasikan.
“Pak Gubernur sudah menelpon saya beberapa hari lalu, dan sebenarnya sebelum ditelpon saya sudah memerintahkan inspektorat untuk menindaklanjuti,” tandasnya.
Indah Yusuvia Pratama mengklarifikasi posisinya sebagai PPPK Paruh Waktu lewat unggahan akun Instagram pribadi miliknya.
Keabsahan pelanggaran serta kepastian status kepegawaian IYP kini sepenuhnya berada di tangan Inspektorat Pemkab Bandung Barat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
