Repelita Jakarta - Langkah hukum yang diajukan oleh Profesor Denny Indrayana terkait permohonan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden dinilai membawa dampak besar bagi peta politik nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Amien Rais melalui tayangan di kanal YouTube Amien Rais Official pada tanggal 10 September 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam penjelasannya, tokoh senior itu meyakini bahwa nasib politik putra sulung Joko Widodo tersebut sudah berada di ujung tanduk seiring bertambahnya dukungan dari berbagai figur terkemuka.
Ia menjabarkan sejumlah nama yang ikut menyokong pergerakan ini, mulai dari Brahma Aryana, Ansufri Idrus Sambo, Muhammad Subhan, Palal Buatu, Wasilalahi, Mar Batuara, hingga Tiurma Sihombing.
Dukungan juga mengalir dari barisan purnawirawan militer seperti Jenderal TNI Fachrul Razi, Jenderal TNI Tyasno Sudarto, Laksamana Madya TNI Slamet Subiyanto, Marsekal Madya TNI Hanafi Asnan, serta Mayjen TNI Sunarko.
Selain tokoh perorangan, gerakan kedaulatan rakyat ini turut disokong oleh Komite GMKR, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dan Almasaki Biru.
Tim penasihat hukum yang mengawal permohonan hukum tersebut dipimpin langsung oleh Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK yang dikenal tanpa kompromi.
Amien Rais kemudian menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada masa pemerintahan sebelumnya yang dinilai cenderung berpihak dan kerap menutupi kebenaran demi menyenangkan penguasa.
Mantan Ketua MPR itu juga mengungkit kembali pernyataan Joko Widodo di masa lalu yang meminta publik memercayai hasil perhitungan KPU karena para petugasnya telah disumpah.
Joko Widodo saat itu menegaskan bahwa proses pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif sudah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Namun bagi pembicara di YouTube tersebut, ucapan itu dinilai penuh kepura-puraan dan tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan.
Narasi lain yang ikut dikritik adalah janji masa lalu Joko Widodo mengenai anak-anaknya yang diklaim tidak tertarik masuk ke dalam dunia politik praktis.
Saat itu publik diyakinkan bahwa Gibran hanya ingin fokus berjualan martabak sedangkan Kaesang Pangarep berencana menekuni bisnis pisang goreng.
Pernyataan bahwa mantan presiden itu akan menjadi warga negara biasa yang menikmati masa tua sambil momong cucu setelah lengser juga dianggap berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini.
Menurut penilaiannya, ada kebahagiaan tersendiri dari pihak penguasa saat berhasil mengecoh opini publik di tanah air.
Meskipun putusan akhir Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Denny Indrayana belum diterbitkan, ia memprediksi peluang Gibran untuk maju pada kontestasi 2029 sudah tertutup.
Ia mengklaim mustahil bagi Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menggandeng atau membawa Gibran dalam agenda politik ke depan.
Walaupun Joko Widodo berulang kali menyuarakan agar kemitraan politik Prabowo dan Gibran terus dipertahankan, situasi diyakini sudah berubah total.
Langkah taktis yang diambil Presiden Prabowo saat ini dinilai sangat jitu, terutama setelah melakukan pergantian kepemimpinan di tubuh kepolisian negara.
Posisi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri resmi digantikan oleh Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang sebelumnya mengepalai Badan Narkotika Nasional.
Pimpinan korps bhayangkara yang baru langsung bergerak cepat melakukan pembersihan internal dengan mengganti 19 Kapolda serta merotasi 88 perwira tinggi dan menengah.
Masyarakat luas disebut merasa lega atas pergantian tersebut karena Kapolri sebelumnya dianggap terlalu lama menjabat dan kerap tunduk pada arahan politik istana lama.
Dengan pudarnya pengaruh kekuasaan lama, karier politik dari dua figur tersebut diprediksi akan segera berakhir dalam waktu dekat.
Partai politik besar maupun kecil saat ini diperkirakan tidak akan melirik Gibran lagi untuk diusung sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden.
Amien Rais menambahkan bahwa masa depan politik Gibran kini menjadi sangat suram, yang pada akhirnya ikut membebani pikiran Joko Widodo selaku orang tua.
Harapan agar anaknya bisa kembali menduduki jabatan publik yang tinggi diyakini telah pupus total dari rencana masa depan pemerintahan baru.
Selain faktor gugatan hukum di MK, persyaratan administratif terkait keaslian dokumen kelulusan pendidikan formal juga disebut menjadi sandungan berat.
Oleh sebab itu, perjuangan hukum yang digalang oleh Denny Indrayana bersama para tokoh bangsa dianggap membuahkan hasil nyata dalam membendung dinasti politik.
Perubahan kepemimpinan ini juga membawa paradigma baru di korps kepolisian yang kini meninggalkan jargon presisi peninggalan pejabat lama.
Di bawah arahan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, institusi Polri kini mengusung tiga pilar utama yang dinilai lebih membumi dan realistis bagi publik.
Pilar pertama adalah menjadikan pusat orientasi kepada masyarakat, di mana kepentingan publik menjadi prioritas paling utama dalam setiap tugas kepolisian.
Pilar kedua fokus pada kehadiran nyata anggota polisi di lapangan untuk mendengar, melayani, serta memproteksi keselamatan warga secara langsung.
Sedangkan pilar ketiga menekankan pada evaluasi terbuka dengan menjadikan kritik serta masukan masyarakat sebagai bahan perbaikan mutu pelayanan.
Langkah Presiden Prabowo yang mengganti jajaran pimpinan kepolisian ini diharapkan mampu memulihkan fungsi utama aparat dalam mengayomi warga negara.
Hal ini kontras dengan masa lalu ketika puluhan ribu suporter sepak bola sering menyanyikan kritik agar polisi fokus mengayomi dan tidak ikut serta dalam kontestasi politik.
Kini mantan Kapolri diharapkan dapat menikmati masa pensiunnya dengan tenang tanpa ada keterlibatan lagi dalam urusan operasional kepolisian.
Seluruh elemen bangsa diajak untuk memberikan dukungan penuh kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto demi terciptanya stabilitas keamanan nasional.
Masyarakat menaruh harapan besar agar arah perpolitikan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat berjalan jauh lebih baik tanpa adanya intervensi dari kekuatan politik Solo. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
