Repelita Samarinda - Akhirnya fakta di balik absennya Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud saat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu mulai terkuak ke publik.
Keputusan untuk tidak menemui massa sempat memicu tanda tanya besar dan beragam spekulasi liar di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Banyak pihak awalnya menilai ketidakhadirannya sebagai bentuk penghindaran dari tekanan massa yang memuntut berbagai hal.
Namun penjelasan resmi yang keluar kemudian mengungkap alasan yang jauh lebih kompleks dari sekadar enggan bertemu dengan para demonstran.
Faktor keamanan dan prosedur audiensi yang tidak terpenuhi disebut menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut.
Situasi di lapangan yang dinilai berpotensi memanas membuat langkah antisipatif harus segera diambil oleh gubernur dan aparat keamanan.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa keselamatan semua pihak termasuk para demonstran menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Di sisi lain Rudy Mas'ud tetap membuka ruang dialog melalui jalur yang lebih kondusif dan terstruktur.
Gubernur Kaltim itu mengaku sudah menawarkan audiensi tetapi ditolak oleh perwakilan demonstran yang memilih tetap bertahan di jalan.
Hal ini disampaikan Rudy dalam jumpa pers di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, pada Kamis (24/4/2026).
Ia mengatakan pihaknya telah menawarkan perwakilan massa untuk masuk ke gedung pemerintahan guna melakukan audiensi secara resmi.
Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh pengunjuk rasa yang menginginkan gubernur turun ke tengah kerumunan.
“Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Saya tidak bisa bicara asal bunyi, harus speak by data. Dialog lebih efektif jika dalam suasana kondusif,” tegas Rudy.
Terkait keputusannya tidak menemui massa, Rudy menegaskan bahwa langkah tersebut didasari oleh pertimbangan keamanan yang matang.
Ia juga menyebut prosedur audiensi yang tidak terpenuhi menjadi alasan lain mengapa dirinya tidak turun ke jalan.
Rudy menjelaskan bahwa tujuan utama aksi tersebut sebenarnya diarahkan ke DPRD Kalimantan Timur, bukan ke Pemerintah Provinsi.
“H-1 disampaikan bahwa teman-teman itu tujuan utamanya adalah ke DPRD. Namun, pergeseran arah aksi ke kantor gubernur terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tidak terpenuhi,” ujarnya.
Rudy menekankan bahwa dirinya tidak pernah menolak untuk berdialog secara substansial.
Namun ia keberatan jika komunikasi dilakukan di tengah kerumunan massa yang situasinya sudah mulai memanas.
“Saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk di kerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya,” kata Rudy.
Ia menambahkan bahwa situasi lapangan pada sore hari menjelang magrib sudah sangat tidak kondusif.
Insiden pelemparan botol dan batu ke arah aparat keamanan turut memperkeruh suasana.
Rudy menilai sangat berisiko jika ia memaksakan diri keluar ke tengah massa dalam kondisi seperti itu.
“Bapak-Ibu bisa membayangkan, kalau saya di tengah-tengah situ, terus dilempar begitu, bagaimana?” imbuhnya.
Sebelumnya aksi unjuk rasa ini diwarnai kericuhan setelah massa merasa kecewa karena gubernur tak kunjung keluar hingga pukul 20.00 WITA.
Polisi terpaksa mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa setelah terjadi aksi bakar kardus dan pelemparan batu terhadap petugas.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama yang disuarakan dengan lantang.
Tuntutan pertama adalah evaluasi seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai merugikan rakyat.
Kedua, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemprov.
Ketiga, mendesak DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kinerja eksekutif.
Massa juga menyoroti anggaran rumah jabatan gubernur yang dinilai terlalu besar dan tidak efisien.
Selain itu, pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar juga menjadi sorotan tajam para demonstran.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
