Repelita Jakarta - Advokat sekaligus koordinator pelapor kasus dugaan pemalsuan dokumen ijazah, Ahmad Khozinudin, membongkar siasat politik di balik keputusan Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatan Wakil Presiden dalam tayangan kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Sabtu (14/11/2026).
ADVERTISEMENT
Dalam dialog bersama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad tersebut, Khozinudin menilai langkah mundur yang ditempuh Gibran merupakan strategi keluar akibat jalan buntu hukum setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan kasasi Mahkamah Agung.
Ia menyoroti pemilihan diksi resmi menyatakan berhenti dalam surat pengunduran diri tersebut sebagai upaya menghindari proses sidang paripurna persetujuan MPR sekaligus untuk menghentikan mekanisme hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR RI.
Menurut Khozinudin, langkah tersebut sengaja dibangun dengan narasi seolah-olah Gibran merupakan sosok pahlawan atau negarawan demi meredam perpecahan, padahal jabatan tersebut sejak awal diperoleh melalui pelanggaran konstitusi dan penggunaan surat keterangan penyetaraan ijazah yang telah dibatalkan pengadilan.
"Jadi kelicikan politik Joko Widodo itu benar-benar diadopsi dan dipraktikkan oleh Gibran, mustahil Gibran ini mundur kalau tidak ada putusan MK dan putusan Mahkamah Agung, ini kan ibaratnya jabatan Wapres kan dicuri oleh Gibran dengan suket lalu jabatan itu dikembalikan seolah-olah Gibran ini pahlawan negarawan," ujar Ahmad Khozinudin.
Khozinudin juga mengecam keras sikap pimpinan DPR RI yang mendadak membatalkan agenda rapat paripurna hak menyatakan pendapat dengan alasan tidak lagi relevan setelah surat pengunduran diri diserahkan.
Ia menilai penghentian proses HMP secara sepihak tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat karena tujuan utama HMP adalah membuktikan ada tidaknya pelanggaran konstitusi agar pemberhentian dilakukan secara tidak hormat sehingga hak keuangan serta fasilitas negara tidak lagi dibebankan kepada pajak rakyat.
"Pertama DPR telah mengubah statusnya dari wakil rakyat menjadi cheerleader-nya Gibran tim sorak-sorainya Gibran, yang kedua juga DPR telah mengkhianati amanat rakyat untuk menjalankan fungsinya terutama fungsi controlling melalui mekanisme HMP," tegas Khozinudin.
Meski jalur pemakzulan di parlemen terhenti, Khozinudin memastikan proses hukum pidana terhadap Gibran tetap terus dikawal di Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan dokumen atau pemberian keterangan tidak benar dalam surat keterangan penyetaraan pendidikan bernomor 9149.
Ia mengungkapkan bahwa penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa pelapor Samsudin dari Aliansi Rakyat Menggugat, Riadi dari ormas Pejabat, serta saksi fakta Bonatua Silalahi, dan selanjutnya dijadwalkan memeriksa penggugat kasasi Subhan Palal.
"Kami minta pertanggungjawaban pidana Gibran dengan melaporkan saudara Gibran Rakabuming Raka ke Bareskrim Mabes Polri dengan Pasal 391 ayat 1 dan Pasal 391 ayat 2 tentang apa dugaan pemalsuan dokumen atau keterangan tidak benar dalam dokumen," pungkas Ahmad Khozinudin(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
