Repelita Jakarta - Praktisi hukum Ahmad Khozinudin mengungkap fakta mencengangkan mengenai tercantumnya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo di dalam surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka sekaligus mendesak agar proses pemakzulan tetap dilanjutkan karena keputusan mundur dinilai merugikan rakyat.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tajam mengenai adanya dugaan pengaruh kekuasaan di balik penerbitan suket serta kerugian uang pajak masyarakat akibat status berhenti tersebut disampaikan melalui siniar Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV bersama jurnalis senior Darmawan Sepriyossa pada Selasa 17 November 2026.
Menurut Ahmad Khozinudin, penulisan nama Ir Joko Widodo sebagai orang tua di dalam dokumen permohonan suket nomor 9149 patut didalami penyidik Bareskrim Polri karena berpotensi menimbulkan pengaruh psikologis dan tekanan kekuasaan saat dokumen tersebut diterbitkan tanpa adanya ijazah SMA yang sah.
"Di suket itu ternyata ada nama Ir Joko Widodo artinya kan secara bahasa ditulis sebagai orang tuanya Gibran padahal kalau dalam konteks permohonan kan jarang-jarang kita bawa-bawa orang tua tapi kan secara semiotik bahasa psikologisnya kan oh ini anaknya presiden ya harus dikeluarkan gitu," ungkap Ahmad Khozinudin.
Ia menegaskan bahwa setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 serta putusan inkrah Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 yang membatalkan keabsahan suket tersebut, mekanisme pemakzulan melalui hak menyatakan pendapat di DPR wajib terus digulirkan agar Gibran diberhentikan tidak dengan hormat.
Khozinudin menilai langkah Gibran memilih nomenklatur berhenti sebelum rapat paripurna DPR berjalan merupakan siasat penyelamatan politik yang justru membuat rakyat merugi karena negara tetap wajib membayarkan uang pensiun serta berbagai fasilitas mewah dari uang pajak rakyat.
"Nomenklaturnya berhenti, pernyataan berhenti bukan mundur, sudah ada putusan MA kok sudah jelas dia salah kok dia berhenti, akhirnya apa dia dapat hak keuangan negara, dapat uang pensiun dua puluh jutaan, dapat santunan perumahan, listrik, air, dan sebagainya, keamanan dari Paspampres kemudian tunjangan transportasi, sopir, kendaraan, rugi kita," tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat agar tidak sekadar menerima pernyataan berhenti melainkan menerbitkan ketetapan pemberhentian tidak dengan hormat demi menyelamatkan anggaran negara sekaligus menegakkan wibawa konstitusi.
Di jalur pidana, Khozinudin bersama tim advokasi juga telah menyerahkan salinan resmi putusan Mahkamah Agung ke Bareskrim Polri untuk menguatkan laporan dugaan pemalsuan dokumen dan keterangan tidak benar agar diproses tuntas tanpa kompromi politik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok