Repelita Jakarta - Pengadaan anggaran fantastis senilai Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan serta pengadaan fasilitas kursi pijat bagi Gubernur Kalimantan Timur Rudi Ma'sud menuai polemik dan dikritik keras oleh publik luas.
Polemik ini mendapat atensi serius dari Kementerian Dalam Negeri yang langsung merespons dengan melakukan pendampingan khusus terhadap pemerintah provinsi setempat.
ADVERTISEMENT
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menurunkan tim Inspektorat Jenderal serta jajaran Otda untuk mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran.
"Jadi, ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana gitu ya, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang," kata Bima di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Bima pun memberikan pesan tegas kepada Gubernur Kalimantan Timur agar lebih berhati-hati dalam mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke depan.
Dia mengingatkan bahwa setiap kepala daerah wajib mengalokasikan anggaran sesuai dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat.
"Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi," ujar Bima menekankan.
Sorotan tajam publik terhadap proyek renovasi rumah jabatan gubernur tersebut tertuju pada sejumlah fasilitas yang dinilai tidak mendesak dan bersifat mewah.
Kehadiran item seperti kursi pijat dan akuarium air laut dalam rencana anggaran memicu pertanyaan publik mengenai sensitivitas penggunaan uang rakyat di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Bima Arya secara terbuka meminta agar anggaran pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut untuk rumah jabatan Gubernur Kaltim segera dibatalkan bila tidak bersifat urgen.
"Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja," ujar Bima memberikan arahan yang tegas kepada Rudi Ma'sud.
Wamendagri meminta Rudi Mas'ud untuk mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran senilai Rp25 miliar itu dalam rencana anggaran belanja yang telah disusun.
"Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan," kata Bima.
Dia menegaskan bahwa penggunaan anggaran terkait renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim harus merujuk pada prinsip efisiensi yang menjadi kebijakan nasional.
"Ya kita serahkan kepada pemerintah daerah, yang kita ingin agar dikembalikan lagi kepada prinsip efisiensi," ujar dia mengakhiri pernyataannya.
Atas polemik yang meluas ini, Rudi Ma'sud akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya @h.rudymasud pada Minggu, 26 April 2026 sekitar pukul 22.00 Wita.
Permintaan maaf tersebut merupakan respons langsung atas kegelisahan publik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir menyusul bocornya rencana anggaran tersebut.
Rudi mengakui bahwa kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur yang harus disyukuri.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Rudi dalam keterangan resmi yang diterima media.
Rudi menilai bahwa kegaduhan tersebut menjadi bahan refleksi penting khususnya dalam cara pemerintah menyampaikan kebijakan kepada publik secara komunikatif.
Menurut dia, komunikasi yang tidak utuh dan kurang transparan dapat memicu kesalahpahaman serta memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Rudi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghindar dari tanggung jawab meskipun perencanaan renovasi rumah jabatan tersebut disebut telah ada sebelum ia menjabat sebagai gubernur.
"Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini," kata dia menutup pernyataan maafnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
