[VIRAL] Prabowo Disorot Soal Mitigasi Bencana, RIPB Sudah Ada Tapi “Master Plan” Baru Dipertanyakan

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan terkait arah kebijakan mitigasi bencana setelah berbicara mengenai kebutuhan helikopter, drone, kapal, pesawat, pompa, pemadam, hingga ekskavator.

Sorotan itu disampaikan akun Threads @rq_arki melalui rangkaian unggahan pada 7 September 2026 yang mempertanyakan rencana pemerintah membuat “master plan” mitigasi bencana.

Menurut unggahan tersebut, Indonesia sebenarnya telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana atau RIPB 2020–2044 yang berlaku sejak 2020.

Dokumen RIPB disebut lahir melalui Perpres 87/2020 dan telah memuat sasaran, strategi, kebijakan, serta peta jalan penanggulangan bencana sampai 2044.

RIPB juga disebut menjadi salah satu acuan bagi kementerian, TNI, Polri, serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Karena itu, unggahan tersebut mempertanyakan pernyataan mengenai pembuatan “master plan” baru karena dinilai dapat menimbulkan kesan seolah Indonesia belum mempunyai rencana induk penanggulangan bencana.

"Jadi cerita “baru bikin master plan” terdengar kacau."

Unggahan tersebut juga menyebut RIPB masih menjadi bagian dari proses evaluasi pemerintah dan belum ditinggalkan.

Pada Juni 2026, BNPB disebut masih membahas dashboard untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPB.

Kondisi itu kemudian dijadikan dasar kritik bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki dokumen perencanaan sekaligus mekanisme untuk mengevaluasi pelaksanaannya.

Sorotan berikutnya diarahkan pada isi rapat 7 September yang disebut lebih banyak membahas kebutuhan berbagai peralatan untuk menghadapi bencana.

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa Prabowo menyampaikan semakin banyak helikopter, pompa, dan pemadam akan semakin baik, selain membicarakan kapal, drone, pesawat, serta ekskavator.

"Lebih banyak helikopter lebih baik,

Lebih banyak pompa lebih baik,

Lebih banyak pemadam lebih baik."

Akun tersebut kemudian mempertanyakan apakah pemerintah telah membuka data mengenai kapasitas peralatan yang saat ini tersedia dan titik kekurangannya.

Pertanyaan lain yang disorot mencakup jenis bencana yang paling membutuhkan tambahan alat, waktu respons yang berlaku saat ini, serta target waktu respons setelah pengadaan dilakukan.

"Belum kelihatan.

Ehh.. Daftar barangnya udah keluar duluan."

Kritik itu kemudian dikaitkan dengan pola pengadaan alat pertahanan yang pernah dilakukan Prabowo ketika menjabat Menteri Pertahanan.

Dalam unggahan tersebut disebutkan Indonesia membeli 42 Rafale dan dua kapal selam Scorpene ketika Prabowo berada di Kementerian Pertahanan.

Akun tersebut menilai pendekatan Prabowo cenderung melihat peningkatan kapasitas negara melalui penambahan berbagai platform besar.

Pola tersebut kemudian dianggap mulai terlihat kembali ketika pembahasan mengenai kebutuhan penanggulangan bencana diarahkan pada penambahan aset dan peralatan.

Riwayat rencana pengadaan alutsista bekas juga turut disinggung dalam rangkaian unggahan tersebut.

Salah satunya adalah rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar yang kemudian dibatalkan setelah mendapat kritik berkaitan dengan usia pesawat.

Kasus korvet bekas dari Korea Selatan juga disebut pernah menjadi perdebatan karena DPR mempertanyakan kebutuhan biaya tambahan untuk pengoperasiannya.

Korvet tersebut disebut diterima secara gratis, tetapi biaya pemeliharaan dan peningkatannya diperkirakan mencapai sekitar US$85 juta.

"Gratis di depan tetap bisa mahal di belakang."

Pernyataan tersebut kemudian digunakan untuk menekankan pentingnya memperhitungkan seluruh biaya pengadaan, termasuk pemeliharaan dan peningkatan kemampuan, bukan hanya harga awal barang.

Dalam konteks penanggulangan bencana, akun tersebut juga menyoroti rencana penggunaan kapal dari Italia yang akan dimodifikasi agar dapat mendukung operasi helikopter dan drone.

Konsep penggunaan satu aset untuk kepentingan pertahanan sekaligus penanganan bencana dinilai memiliki kemungkinan diterapkan secara operasional.

Namun, unggahan itu mempertanyakan keterbukaan mengenai harga kapal, biaya modifikasi, biaya pengoperasian, serta konfigurasi akhir yang akan digunakan.

"Konsep dual-use masuk akal secara operasional."

Perluasan keterlibatan unsur militer dalam sejumlah kegiatan sipil juga menjadi bagian dari kritik yang disampaikan akun tersebut.

Unggahan itu merujuk pada pemberitaan mengenai meningkatnya peran militer dalam program pangan, pertanian, dan sejumlah proyek sipil pada awal pemerintahan Prabowo.

Pola tersebut kemudian disebut berpotensi berlanjut ke bidang penanggulangan bencana apabila aset militer semakin banyak digunakan untuk mendukung pelayanan sipil.

Pada bagian lain, akun tersebut menilai persoalan utama bukan semata-mata jumlah alat yang akan disediakan pemerintah, melainkan bagaimana kebutuhan itu ditentukan berdasarkan sistem dan data.

"Pesawat.

Kapal.

Helikopter.

Drone.

Pompa.

Ekskavator."

Menurut unggahan tersebut, kemampuan penanggulangan bencana juga dipengaruhi data, struktur komando, interoperabilitas, pemeliharaan, latihan, ketersediaan suku cadang, serta kesiapan pemerintah daerah.

"Barang mahal gampang difoto.

Sistem kerja susah dibangun."

Kritik semakin diarahkan pada urgensi penanganan bencana karena dalam unggahan tersebut disebut adanya gangguan terhadap aktivitas penerbangan yang dikaitkan dengan Anak Krakatau.

Lebih dari 2.300 penerbangan disebut terdampak dan sekitar 270.000 penumpang ikut terkena dampaknya.

Pada 7 September, tujuh bandara juga disebut masih mengalami penutupan dalam situasi tersebut.

Setelah kondisi itu, pemerintah disebut memberikan arahan mengenai peningkatan anggaran sekaligus mulai membicarakan kebutuhan berbagai peralatan penanggulangan bencana.

Namun, akun tersebut mempertanyakan apakah pemerintah telah menyampaikan kepada publik diagnosis nasional mengenai kebutuhan mitigasi yang menjadi dasar penambahan anggaran dan alat.

Pada bagian akhir rangkaian unggahannya, akun @rq_arki kembali menyoroti persoalan urutan perencanaan sebelum pengadaan dilakukan.

Menurut kritik tersebut, Indonesia telah memiliki RIPB 2020–2044, sementara Prabowo disebut masih meminta penyusunan “master plan”.

"Jadi, masalah Prabowo sekarang bukan kekurangan ide belanja.

Ide belanjanya banyak.

Masalahnya ada pada urutan berpikir."

Akun tersebut juga menyebut sejumlah informasi penting seperti gap analysis, target hasil, dan biaya belum dibuka secara jelas kepada publik, sementara daftar kebutuhan peralatan telah berkembang panjang.

"Belanja dulu itu gampang. Membuktikan bahwa barang itu memang yang paling dibutuhkan jauh lebih sulit."(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads