Repelita Jakarta - Perdebatan mengenai pengelolaan gambut kembali mencuat setelah sejumlah pengguna Threads menyoroti keberadaan badan baru yang menangani urusan tersebut.
Sorotan itu disampaikan akun Threads @arfzulfikar melalui dua unggahan yang dibuat sekitar lima jam dan empat jam sebelum naskah ini disusun.
ADVERTISEMENT
Dalam unggahan pertamanya, @arfzulfikar menilai pernyataan seorang pakar mengenai pengelolaan gambut perlu diperhatikan karena disebut disampaikan secara langsung dan tidak bernada sarkastis.
“Ini pakar ngomong dengerin! Kita pernah punya badan pengelola itu semua, bapak ini tuh ga sarkas dia to the point bgt!
Prab mau jadi power ranger merah mulu! Terus sekarang apa-apa di bawah presiden gila control bgt Ya Allah”
Pada unggahan kedua, akun tersebut kembali menyinggung perubahan kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan gambut dengan menuliskan, “- Bubarin - Bakar - Bikin baru - Kelola
Ohhhhh 🙂”
Komentar lain kemudian muncul dari sejumlah pengguna Threads yang mengikuti unggahan tersebut.
Akun @ismail_hamka mempertanyakan alasan keberadaan kementerian apabila seluruh urusan pemerintahan dinilai berada di bawah presiden.
“Kalau semua dibawah presiden ngapain ada kementrian? Prabodoh bgt.”
Sementara itu, @bayu.self membandingkan istilah yang digunakan dalam kelembagaan sebelumnya dengan istilah pengelolaan gambut yang disebut sekarang.
“Yang lama "restorasi gambut", yg baru "pengelolaan gambut". Imo, "restorasi gambut" lebih jelas & spesifik urusannya. "Pengelolaan"? Mau diapain tuh 😃”
Pengguna lain, @doyemiiii, mempertanyakan alasan pembentukan badan baru ketika menurutnya pengalaman, pemetaan, dan kajian sebelumnya sudah tersedia.
“pengalaman dah ada, pemetaan udah ada, kajian udah ada. knpa ngga evaluasi & benahi yg sudah ada, malah bikin badan baru lagi? serah u lah w0k, capekkk😑”
Komentar berikutnya datang dari @willtan89 yang menyinggung perubahan kelembagaan setelah Badan Restorasi Gambut ditutup.
“Wowo dilantik oktober 2024 Badan restorasi gambut ditutup 31 desember 2024 🤦 ANJ”
Rangkaian unggahan dan komentar tersebut memperlihatkan adanya perdebatan di ruang digital mengenai perubahan kelembagaan, istilah pengelolaan gambut, serta posisi badan yang menangani persoalan gambut.
Sejumlah komentar merupakan pandangan pribadi pengguna Threads sehingga substansi dan konteksnya perlu dibedakan dari keterangan resmi mengenai kebijakan pengelolaan gambut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads