[VIRAL] Komdigi Batasi Konten Kritik Asap Kalimantan, Netizen Sentil Rekam Jejak Meutya Hafid Sebagai Eks Jurnalis

Repelita Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital dilaporkan aktif melakukan moderasi serta pembatasan terhadap konten digital milik masyarakat yang menyuarakan kritik atas penanganan bencana kabut asap.

Tindakan penyaringan informasi tersebut memicu sorotan tajam lantaran instansi dinilai lebih fokus membungkam opini warga ketimbang menangani dampak kesehatan di lapangan.

Berdasarkan catatan lembaga pemantau independen, persentase intervensi penanganan konten kritik oleh instansi tersebut mencapai angka yang sangat signifikan.

Kabar mengenai temuan data pembatasan digital publik tersebut disiarkan lewat unggahan opini di sebuah platform media sosial pada hari Minggu, 18 Oktober 2026.

“SAFEnet dan Remotivi mencatat 73 upaya moderasi konten kritik warga sepanjang April sampai Agustus 2026. Sebanyak 90,4% atau 66 kasus di antaranya didasarkan pada permintaan Komdigi,” tulis akun @tw.utomo pada hari Minggu, 18 Oktober 2026.

Pembatasan akses digital tersebut bahkan dikabarkan turut menyasar kiriman video dari warga negara tetangga yang menyoroti persoalan kebakaran hutan di Kalimantan.

Sejumlah figur publik papan atas serta akun keagamaan terkemuka di tanah air dilaporkan mengalami pembatasan visibilitas hingga kehilangan akses akun secara mendadak.

“Bahkan, konten warga Malaysia yang mengkritik penanganan kebakaran hutan di Kalimantan ikut dibatasi aksesnya dari Indonesia. Influencer sekelas @tasyafarasya kena shadow banned setelah ikut speak up KEBAKARAN HUTAN, instagram ustad Adi Hidayat tumbang, bahkan homeless media susah speak up,” ketik akun @tw.utomo.

Langkah pengetatan arus informasi di dunia maya ini seketika memantik reaksi keras dan banjir komentar negatif yang ditujukan langsung kepada menteri terkait.

“meutya_hafid Anda berantas judol dan bokep aja gak bisa, malah sibuk brantas suara rakyat!!!,” semprot akun @tw.utomo di akhir unggahannya.

Warganet lain menyayangkan rekam jejak masa lalu sang pejabat yang semula merupakan seorang wartawan namun kini dinilai berbalik menjadi aktor pembungkaman ekspresi.

“Kalo tau nya nanti seperti ini, mending di-iklhas-kan saja dia di Irak sana...mungkin dia bisa jadi jubir disana,” cibir akun @gregoriusjoe.

Sindiran senada juga diutarakan oleh pengguna jejaring sosial lain yang mengaitkan kasus penyanderaan masa lalu yang pernah dialami sang tokoh pers.

“Dia gak pernah mikir kalo dulu berita dia diculik disensor juga bakal bernasib seperti apa dia??? Wanita kok gitu,” tulis akun @rto.fam.

Di samping kritik terhadap kebijakan kementerian, kolom komentar juga diramaikan oleh perdebatan ideologis antar-pengguna mengenai sistem tata negara terbaik.

“Demokrasi itu sistem iblis, bikin pemimpin dan rakyat supporternya jadi zalim kayak iblis, akibat melawan kewajiban penerapan hukum2 Allah. Kezaliman dan kerusakan yang terjadi hanyalah gejala tampak, akar masalahnya adalah sistem kufur yang memudahkan kedua hal tersebut terjadi. "...Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." [TQS Al-Ma'idah ayat 45] Demokrasi hanyalah destruksi, Khilafah adalah solusi.,” urai akun @malcolm_finkelstein.

Argumentasi mengenai sistem pemerintahan tersebut langsung mendapat bantahan riil dari pengguna internet lain yang menilai opsi tersebut tidak relevan.

“Hahahha. Kalo khilafah yg ditawarin taqiudin annabani ogah. Bahasa arab jd bahasa resmi (saya disleksia yg bikin terlambat bisa baca tulis. Kalo ngaji bisa cuma ga bisa nulis abjadnya), penasehat dipilih yg bener2 ngerti agama (metriknya apa kalo ngerti agam? Dari karya kitab ato popularitas?), jabatan khalifah diemban sampe wafat (power tend to corrupt, absolute power, corrupt absolutely). Btw kesultanan yogya kan basisnya khilafah, knp ga disemangatin buat berdiri lg sih?,” tangkis akun @valiantmahdi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads