Repelita [Jakarta] - Hasil survei Tempo Data Science periode Agustus 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 37 persen.
Capaian tersebut mencerminkan penurunan yang terbilang tajam apabila dibandingkan dengan tren survei pada periode-periode sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Pada Desember 2025 kepuasan masyarakat masih berada di angka 75 persen, lalu merosot ke 56 persen pada Maret 2026, hingga akhirnya menyentuh level 37 persen.
Pegiat media sosial Herwin Sudikta menilai kemerosotan angka ini menandakan akhir dari masa awal kepemimpinan nasional.
Ia memandang masyarakat kini mulai menilai kinerja pemerintah berdasarkan realitas serta dampak kebijakan yang dialami secara langsung.
"Intinya, masa bulan madu sudah lewat," ujar Herwin, dikutip Jumat (28/8/2026).
Menurut Herwin, berbagai program kerja yang dahulunya digaungkan saat kampanye kini memasuki fase pengujian riil di tengah publik.
Masyarakat tidak lagi terikat pada retorika janji, melainkan berfokus pada kondisi perekonomian keluarga mereka masing-masing.
"Program-program yang dulu jadi andalan kampanye sekarang diuji di dompet rakyat," ucapnya.
Herwin menggarisbawahi bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok serta minimnya ketersediaan lapangan kerja menjadi isu mendasar yang dirasakan publik.
Faktor ekonomi riil ini diyakininya akan terus menekan angka kepuasan publik apabila tidak ada perbaikan yang signifikan.
"Kalau realitanya emang harga kebutuhan pokok terus naik dan pekerjaan susah, angka kepuasan tinggal menunggu waktu untuk turun lebih dalam lagi, terlepas lembaga survei mana pun yang mengukur," ungkapnya.
Bagi Herwin, perubahan persentase pada data survei hanyalah cerminan dari dinamika ekonomi yang benar-benar dialami oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari jauh lebih utama bagi masyarakat ketimbang deretan angka riset.
"Rakyat sih sebenernya udah nggak peduli survey-surveyan, yang mereka peduliin cuma isi kantong mereka," tandasnya.
Penurunan kepuasan publik secara bertahap ini memperlihatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan kini bertumpu pada realitas ekonomi di lapangan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok