[VIRAL] Desakan Keras Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu Terhadap Brand Newport Pasca Kontroversi Tantangan Berhadiah Miras

Repelita [Jakarta] - Kebijakan ekonomi masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subiyanto dikuliti secara mendalam melalui investigasi berseri yang diterbitkan media mingguan.

Fokus penyelidikan pada edisi pertama menyoroti adanya tekanan politik kekuasaan yang berujung pada mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Langkah intervensi tersebut ditengarai kuat agar otoritas moneter bersedia menyesuaikan diri dengan seluruh agenda pembangunan yang dirancang istana.

Pengelolaan moneter bertugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sementara kendali fiskal dipegang pemerintah guna membiayai program kerja nasional.

Upaya bank sentral meredam gejolak melalui kenaikan suku bunga serta instrumen cadangan devisa dinilai belum sejalan dengan keinginan pemerintah.

Indikasi pemaksaan pengunduran diri tersebut semakin menguat tatkala pengumuman resmi perihal pelengseran pimpinan moneter itu justru disampaikan oleh pihak eksekutif.

Edisi investigasi pekan berikutnya membongkar dampak buruk dari penerapan kebijakan anggaran fiskal yang terpusat secara nasional terhadap keuangan daerah.

Pemotongan dana transfer keuangan ke berbagai wilayah menyebabkan banyak pemerintah daerah lumpuh total dalam menjalankan program pembangunan publik.

Krisis anggaran tersebut memicu kemacetan perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan jembatan, pembayaran gaji pegawai negeri, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja massal.

Kasus demonstrasi di Pati beberapa waktu lalu hanyalah satu dari sekian banyak daerah yang mengalami kolaps finansial akibat penyusutan dana transfer.

Berbagai wilayah terpaksa mencari celah pendapatan alternatif melalui razia pajak kendaraan bermotor hingga kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Situasi ekonomi masyarakat yang semakin terhimpit tersebut kian diperparah oleh skandal korupsi serta proyek mercusuar yang dipertanyakan urgensinya.

Rangkaian masalah ini mencakup pembengkakan anggaran pengadaan, persoalan limbah program makan bergizi gratis, hingga pembangunan infrastruktur komando yang dinilai mubazir.

Seluruh temuan investigatif tersebut dirangkum secara lugas oleh pemerhati isu kebijakan publik Fahmi Hasan Nugroho melalui catatan analisisnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok